Spekulasi Ijazah Palsu Presiden Jokowi Terus Bergulir, Refly Harun Sebut Hanya Ada Satu Cara Menghentikannya

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refly Harun menyebutkan hanya ada satu cara untuk menghentikan spekulasi terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. 

Diketahui sebelumnya, Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. 

Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara: 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

Baca Juga: NasDem Tetap Setia ke Presiden Jokowi Meski Usung Anies, Demokrat: Calonkan Siapa Saja Boleh, Tidak Seharusnya Diintervensi

Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

Sejauh ini, pihak SMP dan pihak SMA Presiden Jokowi sudah membantah klaim Bambang tersebut.

Tak hanya itu, menurut Refly, semua kesaksian tersebut harus ditumpahkan bahkan di hadapan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim soal keaslian ijazah tersebut.

“Dan, tentu kita menunggu tindakan dari Presiden Jokowi sendiri untuk menunjukkan ijazah aslinya maka case will be closed,” tambah dia. 

Baca Juga: Temui Presiden di Istana Negara, Anies: Cuma Pamit..

Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. 

“Sekarang tinggal Pak Jokowi sendiri yang kemudian menunjukkan ijazah aslinya,” ungkap dia. 

Menurut dia pula, kalau sudah ada sebuah putusan yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, tidak di bawah tekanan menjalankan prinsip the independence of judiciary.

“Maka kalau ada orang yang mempermasalahkan lagi ijazah palsu itu kebangetan orangnya,” jelas dia.

Baca Juga: Terungkap Erick Thohir Ternyata Sosok Kesayangan Jokowi, Gus Yaqut: Insya Allah Pak Erick, Minimal Wakil Presiden Pak

Refly mengatakan yang bisa membuat orang stop berspekulasi mengenai keaslian ijazah Presiden itu adalah putusan pengadilan yang akuntabel, transparan dan tidak memihak yang mencerminkan prinsip independensi objek. 

“Jadi sebenarnya yang kita tunggu simpel very very simple, yaitu di bawah ijazah aslinya ke pengadilan,” ungkapnya.