Rakyat Masih Ribut, Desakan DPR dan DPD Ambil Alih Masalah 'Ijazah Palsu' Jokowi Menggema, Refly Harun: Ketimbang Berdebat di Jalanan!

Polemik “Ijazah Palsu” Jokowi dipastikan akan terus menjadi perdebatan kusir di tengah masyarakat seiring dengan tak adanya putusan pengadilan yang mengikat mengingat gugatan tentang masalah ini telah dicabut.

Bambang Tri selaku penggugat sebelumnya juga ditangkap dengan tuduhan penistaan agama imbas konten mubahalah bersama Gus Nur. Penangkapan ini juga yang jadi salah satu alasan pihak kuasa hukum mencabut gugatan.

Dengan berhentinya urusan hukum di masalah ini, beberapa pihak menyuarakan agar DPR dan DPD segera ambil alih menggunakan segenap hak dan kewenangannya sebagai wakil rakyat mengingat di tatanan bawah, masyarakat terus-terusan saling klaim dan menyebabkan kegaduhan. Hal ini salah satunya disuarakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Baca Juga: Butuh Dana yang Nggak Main-main, Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Bisa Jadi Presiden Tanpa Bantuan Oligarki: Bayangkan Kalau…

“Saya tetap mendukung sesungguhnya untuk dilakukan klarifikasi oleh lembaga resmi ketimbang kita berdebat di jalanan,” jelas Refly melalui kanal Youtube-nya, dikutip Kamis (3/11/22).

Belum lagi penangkapan Bambang Tri di tengah kasus ini meski diklaim tak ada kaitan, tak bisa dimungkiri menimbulkan kesan pembungkaman pada warga negara.

Karenanya, diharapakan DPR dan DPD sebagai wakil rakyat untuk bisa mengambil peran itu sehingga risiko clash antara rakyat yang notabene lemah dengan penguasa dengan segala macam akses kekuatannya bisa dihindari.

“Kalau ini diambil alih oleh DPR dan DPD Maka itu jauh lebih baik dan jauh lebih memberi kepastian tentang isu ini,” jelas Refly.

Namun menurut Refly hal itu juga jadi persoalan, karena sejauh ini baik DPR atau pun DPD terkesan hanya diam menonton keributan yang muncul di masyarakat terkait masalah “Ijazah Palsu” Jokowi ini.

Baca Juga: Refly Harun: Mungkin Bambang Tri Hanya Cari Sensasi Soal 'Ijazah Palsu' Jokowi, Tetapi…

“Kalau DPR tidak mau memang kita sudah lama tidak memiliki wakil rakyat yang bekerja mengawasi eksekutif, yang ada adalah wakil rakyat yang bergerombol di seputar istana untuk mendukung kekuasaan presiden,” jelasn Refly.