Perkuat Akuntabilitas Layanan Publik untuk Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah berkomitmen menurunkan jumlah kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024 di wilayah perdesaan, perkotaan, hingga di pesisir. Untuk mewujudkan upaya tersebut, pemerintah telah melakukan kebijakan afirmatif dari sisi anggaran, perbaikan data, dan penyasaran serta penguatan pelaksanaan melalui pendekatan konvergensi. Oleh karena itu, akuntabilitas layanan publik untuk pengentasan kemiskinan menjadi hal krusial yang perlu diperkuat.

"Seminar ini saya harapkan dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi Koalisi Masyarakat Sipil guna meningkatkan transparansi anggaran agar lebih bermanfaat bagi publik," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil secara virtual, Rabu (09/11/2022).

Baca Juga: Dorong Pengembangan Riset Sorgum, Moeldoko: Sorgum Jadi Solusi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Dalam seminar yang bertajuk "Gerakan Masyarakat Miskin Kota dan Nelayan Tradisional dalam Memperkuat Akuntabilitas Layanan Publik sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem" ini, Wapres menguraikan tiga strategi utama dalam melakukan akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem. "Pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan," urainya.

Namun, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, Wapres menuturkan terdapat tantangan seperti ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik yang perlu diperhatikan, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih terjaga. Oleh karena itu, menurut Wapres, ketahanan energi dan pangan harus menjadi orientasi utama Pemerintah, khususnya untuk menjamin kebutuhan pangan dan energi masyarakat dapat tercukupi dan berkelanjutan.

"Pemerintah antara lain telah memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi, utamanya bagi kelompok miskin dan rentan, serta memperkuat sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan," jelasnya.

Lebih jauh, Wapres menegaskan Pemerintah telah berkomitmen untuk memastikan suara dan kepentingan kelompok marginal agar didengar dan dipertimbangkan, utamanya dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak bagi kehidupan mereka, termasuk adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

"Hal ini termasuk memastikan mobilisasi dan alokasi anggaran negara dapat dikelola secara terbuka dan akuntabel," tegasnya. "Dengan demikian, seluruh pembiayaan diharapkan akan betul-betul berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang paling membutuhkan," imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi atas inisiatif dan langkah-langkah kolaborasi yang telah dan akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil, bersama warga masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat miskin kota dan nelayan kecil/tradisional. "Ke depan, saya menantikan konsistensi, kehadiran, dan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil di dalamnya, guna mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan," pungkasnya.

Baca Juga: BLT Dinilai Lebih Tepat Diterima Warga Miskin Ketimbang Subsidi BBM

Sebelumnya, Country Manager International Budget Partnership Indonesia Yuna Farhan menyampaikan bahwa International Budget Partnership adalah organisasi kemitraan global yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi termasuk serikat petani, serikat nelayan, serikat miskin kota untuk meningkatkan sistem anggaran publik yang berpihak pada rakyat dengan berfokus pada reformasi tata kelola anggaran.

"Kami berharap policy ini menjadi lebih luas dan tentunya kami mengajak berbagai elemen, masyarakat sipil, mitra pembangunan, media, akademisi, pemerintah dan aktor pengawasan lainnya untuk bersama-sama melakukan reformasi tata kelola fiskal dan semakin berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan," harapnya.