Mulai dari Hapus Anggaran Track Sepeda di Jakarta, Heru Budi Hartono Perlahan-lahan Hilangkan Jejak Keberhasilan Anies Baswedan

Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana memangkas anggaran jalur sepeda di DKI Jakarta. 

Kebijakan ini menurut Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute adalah keputusan yang hanya pro pada warga kalangan menengah ke atas terutama yang memiliki kendaraan bermotor. 

Baca Juga: Ogah Ikut-ikutan Komentari Pertemuan Anies dan Gibran, Bambang Pacul: Hanya Menghabiskan Energi

“Pengguna sepeda adalah mereka warga jakarta yang sangat peduli lingkungan dan sangat rasional karena mereka tidak mau menambah kemacetan di Ibukota,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/22). 

“Ini sangat bertolak belakang dengan tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurai kemacetan malah penggunaan kendaraan pribadi ini semakin difasilitasi,” tambah dia.

Menurut Achmad, merubah perilaku masyarakat dari berkendaraan pribadi menjadi kendaraan publik sudah terlihat keberhasilannya dengan semakin murah dan nyamannya penggunaan transportasi publik. 

“Dan transformasi ini masih membutuhkan waktu yang panjang sehingga penggunaan kendaraan pribadi yang beresiko macet semakin minim,” katanya.

Dilain sisi, dalam pandangan Heru, pembuatan jalur sepeda tersebut dianggap pemborosan sementara dianggarkan untuk pemberian 7 item hibah baru di Dishub DKI senilai Rp409 miliar. 

Baca Juga: Bukan Pertemuan Sembarangan! Pengamat Sebut antara Anies Baswedan dan Gibran Anaknya Jokowi Punya Agenda Besar, Siap-siap Aja!

“Dana itu rencananya dipakai untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan polisi dan TNI yang semestinya diajukan sendiri oleh masing-masing institusi tersebut di koridornya, terang Achmad. 

Sementara anggaran PSO Transjakarta yang semula diusulkan Rp 4,24 triliun turun menjadi Rp 3,5 triliun. 

“Belum lagi mengembalikan program naturalisasi sungai yang memperlambat aliran sungai dan menambah daya resap air menjadi normalisasi sungai yang justru mempercepat dan mengurangi penyerapan air sungai sehingga akan meningkatkan resiko banjir,” kata dia.

Pergantian-pergantian program dan anggaran ini menurut Achmad justru akan mengembalikan DKI Jakarta kemasa lalu. Keberhasilan yang sudah diraih menjadi rusak.

“Efek rusak Heru Budi Hartono di Jakarta kelihatannya berpotensi membesar. Sepertinya tidak ada yang dapat menghentikan langkah Heru Budi Hartono selain protes massal warga jakarta,” katanya.

Baca Juga: Gibran Mau Belajar ke Anies Baswedan Biar Bisa Jadi Gubernur Sukses, Said Abdullah: Kenapa Gak ke Bapaknya Aja?

“Heru melakukan otak-atik anggaran APBN sedemikian nekat karena merasa mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan elit partai berkuasa yang menguasai  DPRD DKI Jakarta,” tambahnya.

Kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan Gubernur sebelumnya yaitu Anies Baswedan ini menurut Achmad mengesankan Heru Budi Hartono memiliki motif menghilangkan jejak keberhasilan gubernur sebelumnya yang diakui dunia.