Kemesraan Xi Jinping-Joe Biden Dinodai Aksi Militer Amerika dan China yang Bertukar Kata-kata Kasar Gara-gara...

Militer Amerika Serikat dan China bertukar kata-kata kasar pada Selasa (29/11/2022) setelah kapal perang Angkatan Laut AS melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) pertama di Laut China Selatan sejak para pemimpin kedua kekuatan bertemu awal bulan ini dalam upaya untuk meredakan ketegangan.

Dalam sebuah pernyataan, militer China mengklaim USS Chancellorsville, sebuah kapal penjelajah berpeluru kendali, “secara ilegal memasuki perairan dekat Kepulauan Nansha China dan terumbu karang tanpa persetujuan dari pemerintah China.”

Baca Juga: Manuver Kapal Perang Amerika di Laut China Selatan Bikin China Tebar Ancaman Ngeri!

Dilansir CNN, langkah tersebut, menurut China, menunjukkan “AS benar-benar penghasil risiko keamanan di Laut China Selatan.”

Sebuah pernyataan dari Armada ke-7 Angkatan Laut AS pada Selasa (29/11/2022) malam menyebut akun PLA "salah" dan pernyataan keliru yang terus berlanjut atas tindakan AS di Laut China Selatan.

Pertemuan itu adalah yang pertama di Laut China Selatan sejak Presiden AS Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping bertemu langsung di sela-sela KTT G20 di Indonesia dua pekan lalu, menurut juru bicara Angkatan Laut AS.

Setelah pertemuan itu, Biden mengatakan dia dan Xi membuat kemajuan dalam meredakan ketegangan di beberapa daerah tetapi tidak berhasil menyelesaikan serangkaian masalah yang telah membantu mendorong hubungan AS-China ke titik terendah dalam beberapa dekade.

China mengklaim “kedaulatan yang tak terbantahkan” atas hampir semua 1,3 juta mil persegi Laut China Selatan serta sebagian besar pulau di dalamnya, termasuk Kepulauan Nansha, yang dikenal di luar China sebagai Kepulauan Spratly.

Mereka adalah rumah bagi instalasi militer yang dibangun China di atas fitur yang diklaim oleh negara lain di sekitar Laut China Selatan, termasuk Filipina, sekutu perjanjian AS, dan Vietnam.

Kolonel Tentara Pembebasan Rakyat Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan, mengatakan PLA mengatur angkatan laut dan udara untuk mengikuti, memantau, memperingatkan, dan akhirnya mengusir kapal perang AS.

China mengatakan tindakan militer AS ini "secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China" dan merupakan "bukti kuat bahwa AS mencari hegemoni maritim dan memiliterisasi Laut China Selatan," menurut pernyataan di akun resmi Weibo-nya.

Dalam pernyataannya, Angkatan Laut AS mengatakan kapal penjelajah AS melakukan FONOP “sesuai dengan hukum internasional dan kemudian melanjutkan operasi normal di perairan di mana kebebasan laut lepas berlaku.”

“Perilaku RRC berlawanan dengan kepatuhan Amerika Serikat terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Semua negara, besar dan kecil, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan, dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima,” tambah pernyataan AS.

Biden mengatakan dia menyampaikan hal itu kepada Xi pada pertemuan mereka.

“Saya jelas bahwa kami akan membela kepentingan dan nilai-nilai Amerika, mempromosikan hak asasi manusia universal dan membela tatanan internasional dan bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami,” kata Biden.

FONOP hari Selasa adalah indikasi awal Biden tidak mengingkari janji itu.

“Operasi tersebut mencerminkan komitmen kami untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penggunaan laut yang sah sebagai prinsip. Amerika Serikat membela hak setiap negara untuk terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan, seperti yang dilakukan USS Chancellorsville di sini. Tidak ada yang RRC (China) katakan sebaliknya yang akan menghalangi kami,” kata pernyataan Angkatan Laut AS.