Safari Politik Anies Baswedan Terhalang Izin di Aceh, Nasdem: Demokrasi Itu Proses yang Terbuka!
Kredit Foto: Twitter/Willy Aditya
Partai NasDem mengkonfirmasi adanya gangguan dalam agenda safari untuk bakal calon presiden mereka, yakni Anies Baswedan ke Aceh.
Sebelumnya Willy mengatakan safari politik Anies Baswedan ke berbagai daerah di Indonesia terus berlanjut. Safari itu diketahui dilakukan seiring penetapan Anies sebagai bakal calon presiden dari NasDem.
Terdekat Anies dijadwalkan akan berangkat ke Aceh, Padang, dan Pekanbaru pada awal Desember. Setelahnya Anies diagendakan safari Papua.
"Bersama NasDem dan relawan," kata Willy menegaskan siapa saja yang mendampingi safari Anies, Rabu (30/11/2022).
Selain NasDem dan Relawan, Willy menyampaikan dua partai yang kini sedang melakukan penjajakan koalisi turut serta mengantarkan Anies di setiap safarinya.
Partai Demokrat dan PKS terjun langsung ke daerah-daerah, ikut mendampingi Anies kendati mereka belum ikut mendeklarasikan Anies sebagai capres usungan masing-masing partai.
"Di setiap jalan Mas Anies ke daerah selalu ada koalisi. Ikut semua dan terjadi obrolan intens sehingga kerja sama di bawah juga terkondisikan," kata Willy.
Willy juga menjelaskan kendala di Aceh itu ialah pencabutan izin pakai tempat acara yang rencananya digunakan saat Anies berkunjung pada Sabtu pekan ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, diketahui pencabutan izin itu dilakukan Pemda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pemda mencabut izin pemakaian Taman Ratu (Sultanah) Safiatuddin.
Baca Juga: Anies Baswedan Terbukti Bawa Berkah, Rico Marbun Sebut Jadi Alasan Naiknya Elektabilitas NasDem
"Ya memang ada. Sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak pemda," kata Willy kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).
Willy mewakili NasDem, mengatakan pihaknya menyayangkan adanya pencabutan izin tersebut. Terlebih, izin sebelumnya suda diterbitkan pihak Pemda Aceh.
"Tentu ini sangat kita sayangkan bahwasamnya masih ada saja dalam situasi seperti ini ada represifitas yang sifatnya tidak penting ya. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi," kata Willy.
Willy menekankan pencabutan izin penggunaan fasilitas hanya dilakukan pihak Pemda Aceh. Sementara pihak kepolisian, diakui Willy tidak melakukan hal serupa.
"Nggak. Pihak kepolisian kan konteksnya adalah memberikan izin keramaian. Yang mencabut izin itu adalah pihak pemda, daerah," kata Willy.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty