Safari Politiknya Bisa Berdampak Buruk, Anies Diminta Menahan Diri

Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengomentari safari politik yang telah dilakukan oleh capres Partai NasDem, Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diketahui telah mengunjungi berbagai daerah di Indonesia.

Karena hal itu, kata Sugiyanto, Anies dapat dianggap telah mencuri start kampanye. "Inikan menjadi dilema, di satu sisi dibilang kampanye juga bukan karena kampanye itu harus melalui beberapa syarat. Mereka bila dituduh kampanye pasti mengelak dengan alasan belum ada penetapan capres," kata Sugiyanto kepada GenPI, Senin (5/12).

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Tengah Jalankan Misi Bangkitkan Rute 212 Jelang Pilpres 2024

"Akan tetapi dengan hadirnya masa yang banyak juga bisa disebut sebagai bagian dari kampanye," sambungnya.

Menurutnya, safari politik tersebut dapat menjadi preseden sehingga bisa berdampak buruk terhadap jalannya Pemerintahan baik Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Dia mencontohkan jika apa yang dilakukan Anies dapat dicontoh dengan calon lainnya.

Bahkan, calon-calon Legislatif dengan pengumpulan masa yang banyak tentunya akan menggangu jalannya pemerintahan. "Kemudian jika ada larangan terhadap safari politik Anies dari kepolisian atau Pemda setempat saya pikir ada relevansinya karena dalam konteks yang lebih luas bisa berdampak buruk," kata pria yang disapa SGY ini.

SGY berharap Anies Baswedan dapat menahan diri untuk tidak melakukan safari politik agar tidak menjadi kecemburuan terhadap pihak-pihak lain yang akan maju Pilpres maupun Caleg.

"Mereka itu para Bacapres dan Bacaleg DPR dan DPRD bisa beranggapan dapat juga turun curi start kampaye dengan mengumpulkan masa. Artinya bila Anies bisa, mereka juga harus bisa," ungkap SGY.

Lebih lanjut dia menambahkan bila semua Bacapres lainya, semisal Prabowo, Ganjar, AHY, Puan, Ridwan Kamil, serta para Bacaleg DPR dan DPRD Kota dan Kabupaten curi start kampanye dengan mengumpulkan masa, bisa terjadi kekacauan politik.

"Jalannya roda pemerintahan baik pusat dan daerah akan terganggu lantaran KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan pemerintah belum menyiapkan diri. Akibatnya, bisa terjadi kekacauan politik yang dapat menganggu pelayanan publik," bebernya.

Baca Juga: Baru Terungkap! Ternyata Ini Alasan Presiden Jokowi Dulu Pecat Anies Baswedan dari Kabinet

Masih kata SGY, undang-undang tentang pemilu sudah ada. KPU juga sudah nembuat aturan pemilu dan tahapannya. Dengan begitu, kata SGY, semua pihak wajib mematuhi aturan jadwal pemilu baik pilpres maupun legislatif.

"Tahapan pemilu sudah dibuat rinci oleh KPU. Waktu pendaftaran Pilpres dan legislatif juga sudah ada, termasuk jadwal kampanyenya. Jadi ikuti saja aturan KPU ini secara fair," pungkasnya.