Regulasi Uni Eropa Soal Deforestasi Berikan Risiko Ekonomi Bagi Petani Kecil di Indonesia

Proposal Uni Eropa tentang ketertelusuran, petani kecil, dan profil risiko, melampaui batas dan tidak rasional untuk menjamin keberlanjutan. Sehingga akan menyebabkan Uni Eropa menjadi penghalang kemajuan lingkungan Indonesia yang telah memecahkan rekor, serta menempatkan Uni Eropa secara langsung bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono. 

"Kami mendesak Dewan dan Komisi Uni Eropa agar keduanya menjadi rasional," ujar Joko, dilansir dari laman Majalah Sawit Indonesia.

Baca Juga: Adanya Hubungan Linier Harga Referensi CPO dengan TBS Sawit Petani, Apa Buktinya?

Dalam kajian GAPKI yang dilansir dari laman Majalah Sawit Indonesia, ditemukan aturan deforestasi yang diterapkan Uni Eropa memberikan risiko bagi pembangunan sosial dan ekonomi Petani Kecil Indonesia. Memaksa petani kecil ke dalam persyaratan keterlacakan yang mahal dan kompleks akan menyebabkan petani tersebut ditinggalkan di pasar global.

Peraturan Uni Eropa akan secara langsung membalikkan kemajuan puluhan tahun bagi masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia, dan peningkatan kemiskinan dapat menjadi efek langsung dan abadi dari Peraturan Uni Eropa ini.

Baca Juga: Di Hadapan Petani Milenial, Sekda Jabar: Jadilah Penerus Pertanian Jabar

Kajian GAPKI mencatatkan ada jalan alternatif sederhana yang dapat dilakukan, yakni pembebasan secara utuh dan komprehensif untuk petani kecil dari Peraturan UE sangat penting jika Uni Eropa ingin memiliki kredibilitas di negara berkembang.

"Makalah perdagangan Uni Eropa yang dirilis tahun lalu menyatakan, kebijakan perdagangan Uni Eropa harus menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk mendukung keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Kami berharap Uni Eropa tetap berpegang pada kata-katanya," harap Joko.

GAPKI sebelumnya juga telah membuat serangkaian rekomendasi yang disampaikan melalui surat kepada Komisi Eropa, khususnya terkait Petani Kecil harus dibebaskan dari regulasi keterlacakan persyaratan, di bawah ukuran yang sesuai. Skema sertifikasi saat ini –baik skema nasional maupun skema sukarela– harus diterima sebagai bentuk kepatuhan berdasarkan Peraturan Uni Eropa. 

Peraturan ini, dalam kajian GAPKI, harus dibangun di atas komitmen dan standar rantai pasokan yang ada daripada memaksakan persyaratan Uni Eropa yang baru dan sepihak. Metode pengambilan sampel dan audit pengambilan sampel harus dipertimbangkan, termasuk sebagai masa transisi, bukan keterlacakan langsung, terutama bagi petani kecil.

Baca Juga: GAPKI Makin Bersinergi, Terlihat dari Jumlah Sertifikat Sawit Berkelanjutannya, Bejibun!

Masa transisi ini harus fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan petani kecil dalam rantai pasokan dan mempromosikan inklusivitas.

Pemerintah mitra dan sektor yang terkena dampak harus sepenuhnya terlibat dalam proses konsultasi untuk menentukan status risiko tinggi vs risiko rendah.