PKS 'Walk Out', Menkumham Yasonna Kasih Sentilan: Bandingkan dengan Demokrat

Salah seorang anggota Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, memilih walk out saat Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Alasannya, Fraksi PKS meminta agar sejumlah pasal dihapus.

Aksi itu lantas dikomentari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Dia menyentil sikap fraksi PKS tersebut yang tiba-tiba tidak sepakat, tetapi ikut untuk menandatangani beleid KUHP.

Baca Juga: Sempat Diteriaki 'Jangan Diktator', Wakil Ketua DPR Jelaskan Alasan Adu Mulut dengan Fraksi PKS

"Itu mekanisme demokrasi, jadi itu sah pendapat beliau karena PKS sendiri memang sudah menyampaikan pendapat setuju dengan catatan. Catatan itu ada menjadi memori, menjadi catatan pembahasan UU ini ada catatannya," kata Yasonna di Kompleks Parlemen.

Yasonna lebih mengepresiasi sikap Partai Demokrat yang konsisten. Demokrat setuju dengan KUHP, tetapi tetap menyampaikan sejumlah catatan yang logis. "Termasuk Demokrat tadi catatannya adalah seperti yang dikatakan itu perlu sosialisasi, perlu kejelasan supaya jangan ada salah tafsir dari penegak hukum nantinya," kata Yasonna.

DPR RI dan pemerintah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Beleid hukum pidana terbaru ini akan menggantikan KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia.

"Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat paripurna.

Baca Juga: Sudah Disahkan DPR, Investor dan Wisatawan Tak Perlu Takut RKUHP

"Setuju!" jawab peserta rapat paripurna.

Hampir seluruh fraksi di Komisi III setuju RKUHP disahkan menjadi UU. Hanya PKS yang berkukuh menolak beleid RKUHP tersebut.