Ketua MPR Hembuskan Isu Kemungkinan Tiga Periode Presiden Jokowi, Langsung Diskakmat Demokrat: Makin Terlihat Wajah Buruk Pemerintahan!

Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi. 

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta para elite berhenti menghembuskan narasi soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. 

"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elite politik pendukung Jokowi, fokus membantu presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (9/12/2022). 

Baca Juga: Tudingan Radikal dan Politik Identitas Sudah Tidak Laku, Demokrat Sesumbar: Anies Makin Sulit Dikalahkan

Ia mengatakan, kekinian syahwat kekuasaan sepertinya begitu kuat membungkus sebagian para elit pendukung pemerintahan hari ini, dibandingkan keinginan untuk memikirkan rakyat kecil. 

Menurutnya, para elit dengan enteng secara bergantian melantangkan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan Pemilu 2024. Seakan-akan, kata dia, melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998. 

"Makin kesini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulang kali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja," ungkapnya. 

Baca Juga: Sebut Ditawari Banyak Partai, AHY Ngaku Demokrat Setia Sama Anies. Masih Ngarep jadi Cawapres?

Ia menilai, kekinian justru para elit menganggap pelanggaran konstitusi sebagai guyonan. Padahal, seharusnya para elit malu, sebab masyarakat kekinian menolak presiden 3 periode dan penundaan Pemilu 2024. 

"Tak pernah ada pro kontra mengenai perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dua atau tiga tahun. Yang ada hanya nafsu segelintir elit yang tak kunjung padam yang terus mendapatkan penolakan secara luas oleh sebagian besar rakyat Indonesia," tuturnya.