Ini Daftar 12 Tokoh Promotor 3 Periode, Tunda Pemilu: Wacana yang Dihidupkan Kembali Bamsoet

Nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet ramai dibicarakan publik pasca pernyataannya membuka kembali wacana penundaaan Pemilu 2024.

Bamsoet menyarankan penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Ia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara seperti pemulihan dari covid-19 hingga ancaman ekonomi global.

Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung respon positif masyarakat yang tercermin dari tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi melalui hasil survei Poltracking yang meningkat signifikan sebesar 73,2 persen.

Kepuasan itu, kata Bamsoet, tidak terlepas dari sejumlah pencapaian Presiden Jokowi seperti gelaran G20, keberhasilan penanganan Covid 19, dan pertumbuhan positif ekonomi Indonesia di tengah ancaman resesi global.

Diketahui, wacana perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi terus menemukan gaungnya. Bahkan isu ini kian santer didukung masyarakat sebab sosok Jokowi mampu menghadirkan kepemimpinan yang baik dan disukai masyarakat.

Selain itu, kondisi nasional dan global juga jadi alasan darurat mengapa kepemimpinan nasional perlu terus dilanjutkan. Ini juga untuk menghindari situasi yang tak diinginkan bila pemilu tidak ditunda dulu.

Terdapat 12 tokoh penting yang dianggap paling menonjol dalam mendukung dan menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi.

1. M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer

M. Qodari adalah orang yang pertama mewacanakan Jokowi 3 periode, dengan mengusung tema Jokowi-Prabowo 2024. Ia pula yang tampil paling vokal dan terdepan dalam diskursus terkait perpanjangan kepemimpinan Jokowi.

Tidak hanya itu, Qodari bersama relawan Jokowi menginisiasi organisasi relawan bernama Jokpro 2024, yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang perpanjangan kepemimpinan Jokowi di seluruh daerah.

2. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bahlil dalam beberapa kesempatan sering menyinggung wacana penundaan Pemilu 2024. Terutama diksi "lanjutkan" yang disampaikan Bahlil dihadapan Jokowi saat menghadiri HUT ke-50 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di JCC, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juni 2022.

Menurutnya, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi. Dengan catatan, dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku.

3. Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024. Bahkan, adanya dukungan dari 110 juta berdasarkan big data yang dimilikinya.

4. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

Tito pernah menyinggung soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ia memegaskan bahwa amandemen terhadap UUD 1945 bukan hal tabu. Sebab Indonesia pernah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, kecuali bagian pembukaan.

5. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian

Meski tak secara langsung mendukung, Airlangga menyebut telah menerima aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu ini dan perpanjangan jabatan presiden.

Airlangga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode pada akhir Februari lalu.

Menurutnya, isu penundaan Pemilu 2024 adalah suara rakyat, dan siapapun berhak mengusulkan tentang 3 periode dengan acuan hukum.

6. Menteri Perdagangan dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menjadi salah satu tokoh yang sempat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

Ada lima faktor yang mendasarinya, yaitu pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas.

7. Wakil Ketua DPR dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini juga mendukung penundaan pemilu. Bahkan, ia mengeklaim memilik big data sebagai justifikasi untuk menunda Pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu.

8. Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti

LaNyalla Mahmud Mattalitti pernah mengusulkan penundaan pemilu. Menurutnya, dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi Covid-19.

Selain itu, LaNyalla menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

Ia mengaku telah berbisik kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah asli untuk diadendum. Menurut LaNyalla ada banyak dasar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli.

9. Dea Tunggaesti, Sekretaris Jenderal PSI

Dea menolak wacana penundaan pemilu tapi mendukung wacana 3 periode yang diawali dengan amandemen konstitusi.

Menurutnya, PSI sebagai pencinta dan pengagum Jokowi tentu akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia kembali.

10. Bambang Soesatyo, Ketua MPR.

Bambang Soesatyo membuka kembali wacana penundaan pemilu 2024. Politisi partai Golkar itu menyarankan penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Ia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara seperti pemulihan dari covid-19 hingga ancaman ekonomi global.

11. Utje Gustaaf Patty, Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP)

Bara JP secara tegas mendukung Jokowi 3 periode. Menurutnya, alasan mendukung Jokowi tiga periode untuk Indonesia ke depan karena selama di era Jokowi banyak perubahan, dan pembangunan merata. 

Bara JP adalah relawan tertua dan paling awal mendukung Jokowi di tahun 2014.

12. Surta Wijaya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

Surta Wijaya secara jelas mendukung Jokowi 3 periode. Bahkan, ia sempat akan mengajak sekitar 60 ribu kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan menjadi tiga periode.

Kepala desa sendiri bisa dipilih 3 periode dan setiap periodenya selama 6 tahun.