Koalisi dan Pencapresan Urusan Parpol Peserta Pemilu, Presiden Jokowi Diminta Tidak Ikut Campur

Renanda Bachtar, Wasekjen DPP Partai Demokrat mengatakan koalisi dalam Pemilu 2024 mendatang adalah urusan parpol, bukan urusan istana.

“Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres, bukan istana,” jelas Renanda, melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (22/12/22).

“Tak perlu Istana takut disalahkan, lanjut Renanda, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” tambahnya.

Menurut Renanda, pemerintah fokus saja memperbaiki nasib rakyat Indonesia karena banyak yang masih susah. 

Baca Juga: Khawatir Disalahkan Jika Salah Satu Koalisi Gagal, Demokrat Curiga Jokowi Lakukan Operasi Politik!

“Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang. Banyak jadi pengangguran sejak pandemi, dan masih menganggur sampai sekarang,” kata dia.

“Belajar dari era SBY, fokus mengurus nasib rakyat, perbaiki ekonomi, entaskan kemiskinan, turunkan angka pengangguran. Makanya di era SBY kemiskinan bisa turun 5,7 persen poin selama 10 tahun. Sedangkan di era Jokowi ini baru mampu menurunkan 1,04 persen poin di lima tahun pertama. Sedangkan ketika pandemi covid, malah melonjak kembali,” jelasnya.

Masih ada waktu dua tahun, kata dia. Jika Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk melanggengkan kekuasaan, mungkin ekonomi kita bisa membaik. 

Baca Juga: Demokrat Sebut AHY Paling Cocok Dampingi Anies Baswedan: Elektabilitas Mereka Seimbang!

“Kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY,” ungkapnya. 

“Pengangguran pun bisa berkurang. Setidaknya, ada legacy positif yang ditinggalkan pemerintahan ini di bidang ekonomi untuk pemerintahan selanjutnya yang benar-benar dirasakan rakyat manfaatnya,” tutupnya.