Penggeledahan Kantor Gubernur Khofifah, Disebut Sebagai Bagian ‘Operasi Hitam’ Jelang Pilpres 2024

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganalisis adanya skenario politik di balik penggeledahan kantor Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan wakilnya, Emil Dardak.

Ia juga menambahkan, ini semakin jelas sebab Khofifah disebut sebagai salah satu tokoh yang ideal mendampingi Anies Baswedan.

"Di negara dunia ketiga, instrumen hukum masih bisa diintervensi oleh politik, termasuk di Indonesia," tegas Ujang, melansir dari  medcom.id, Senin (26/12/22). 

Baca Juga: Pengamat Sebut Penggeledahan Ruang Kerja Gubernur Khofifah Murni untuk Cari Bukti Kasus Korupsi: Gak Ada Hubungannya dengan Anies!

Ujang lalu mengambil contoh Sylviana Murni yang disebut sempat dicari-cari kesalahannya ketika maju sebagai calon wakil presiden AHY di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Korupsi masjid, korupsi lain sebagainya, dan sebenarnya tidak ada. Sampai hari ini tidak ada bukti, dan sekarang Sylviana menjadi anggota DPD RI mewakili DKI Jakarta," kata dia.

"Saya melihat, walaupun memang saya agak subjektif, kalau penggeledahan ruang Gubernur Jawa Timur, itu bagian dari skenario politik."

Ujang mendasarkan analisis ini pada fakta yang dijumpainya tidak lama sebelum penangkapan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Saya katakan ini adalah operasi hitam menjelang Pilpres. Lalu ada salah seorang menteri, meng-WA saya, dikirim link berita itu ke saya. Dia mengatakan, 'Seperti itu lah kira-kira'. Ya (membenarkan analisis saya)," terang Ujang.

Baca Juga: Kubu Anies Baswedan Dinilai Tidak Konsisten Soal Narasi Anti Oligarki

Karena itulah, Ujang juga memiliki opini yang sama terkait penggeledahan ruang kerja Khofifah. 

"Tetapi kita tahu juga, dalam banyak persoalan, kasus, kesempatan, KPK juga bermain di wilayah politik. Karena itu saya tidak aneh dan heran kalau masyarakat mengait-ngaitkan penggeledahan ruang kerja Gubernur dan masalah wakil presiden," kata Ujang.

Baca Juga: Kurang Melengkapi, AHY Dinilai Tidak Sebanding dengan Anies Baswedan

Disisi lain,  Hendri Budi Satrio atau yang biasa dipanggil dengan nama Hensat sebagai pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI mengatakan langkah KPK tidak ada hubungannya dengan maksud politis apapun.

“Saya harus menyerahkan itu ke KPK, apakah itu (penggeledahan) politis atau tidak. Saya sih nggak yakin ya KPK politis, lagi pula penggerebekan ini kan adalah kepanjangan tangan dari atau kelanjutan dari kasus sebelumnya yang memang melibatkan para petinggi di Jawa Timur,” kata Hensat.

Baca Juga: Mau Libas Anies? Ganjar Perlu Gandeng Mantan Wakilnya Anies: Kombinasi Ideal!

“Kalo menurut saya, ya sebuah kebetulan saja ya (bersamaan dengan disebutnya Khofifah sebagai calon Anies),” kata dia.