Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Rapor Hijau Era Jokowi Menjabat, KLHK: Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Terus Meningkat!

        Rapor Hijau Era Jokowi Menjabat, KLHK: Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Terus Meningkat! Kredit Foto: Rena Laila Wuri
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan 0,97 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini diungkap Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Refleksi Akhir Tahun 2022 KLHK yang berlangsung secara luring dan daring, di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022.

        Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 65,14; 66,55; 70,27; 71,45; dan tahun ini sebesar 72,42 poin.

        Baca Juga: Perjuangan Amien Rais Senggol Jokowi Berbuah Hasil, Partai Ummat Sah Jadi Peserta Pemilu 2024!

        “Jika dilihat per media lingkungan, kenaikan nilai IKLH Indonesia pada tahun ini disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Air Laut, meskipun Indeks Kualitas Lahan sama dengan tahun lalu, tidak terlalu berpengaruh terhadap agregat nilai IKLH,” jelas Sigit Reliantoro.

        Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2022 diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

        Dalam kerangka DPSIR (driving force (faktor pendorong), pressure (tekanan), state (keadaan), impact (dampaknya) dan response), variabel state sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang tak kalah penting adalah respon yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

        “Sejak tahun 2021 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,” tambah Sigit.

        Baca Juga: Tak Suka Sama Kinerjanya, Elite Megawati Nyatakan Menterinya NasDem Memang Layak Didepak Jokowi

        Setiap tahun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh rapor yang di dalamnya berisi tentang angka indeks, tolok ukur posisi daerah tersebut dalam wilayah provinsi dan nasional, indeks respon dan rekomendasi untuk perbaikan masing masing indeks. Informasi ini selain akan disampaikan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai salah satu faktor perhitungan dana bagi hasil daerah, juga kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk evaluasi kinerja lingkungan Pemerintah Daerah.

        Sigit menjelaskan bahwa rapor tersebut juga akan diberikan kepada Pemerintah Daerah, dengan tujuan memperkuat posisi dinas yang membidangi sektor lingkungan hidup dan kehutanan untuk bernegosiasi dengan Gubernur, Bupati atau Walikota, serta lembaga legislatif daerah pada saat penyusunan anggaran.

        “Dari evaluasi terhadap 514 kabupaten/kota diperoleh fakta bahwa alokasi anggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berkisar antara 0,01% -1,19% dari APBD, sebanyak 168 kabupaten/kota yang SDMnya telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, 316 kabupaten/kota telah melakukan pemantauan kualitas lingkungan, serta 223 kabupaten/kota telah melakukan pengawasan industri,” ungkap Sigit.

        Baca Juga: Bau Istana dalam Isu Kepergian Sandiaga, Skenario Rezim Jokowi Terbaca: Jadi Duet Ganjar Pranowo...

        Sementara itu pada tahun ini, jumlah peserta PROPER mengalami peningkatan dari tahun 2021, yaitu sebanyak 607 perusahaan peserta baru. Peningkatan ini sebesar 23% dari tahun 2021 yaitu meningkat dari 2.593 perusahaan menjadi 3.200 perusahaan pada tahun 2022, yang terdiri dari 1.180 agroindustri, 1.356 manufaktur prasarana jasa, dan 664 pertambangan energi migas.

        Setelah sebelumnya menerapkan konsep Life Cycle Analysis, Inovasi Sosial, dan Social Return on Investment (SROI), tahun ini PROPER mengimplementasikan konsep Green Leadership sebagai salah satu kriteria penilaiannya. Konsep Green Leadership dikembangkan sebagai salah satu tolok ukur kemampuan dari seorang pimpinan perusahaan dalam menentukan kebijakan yang pro lingkungan. Pada tahun 2022, 15 CEO telah mempresentasikan konsep Future Fit – Society Jhon Elkinto mewakili 99 kandidat Emas PROPER. Kesempatan sekali dalam satu tahun itu dimanfaatkan sebagian pimpinan perusahaan untuk curhat.

        “Kesempatan untuk menyampaikan visi, passion dan pengalaman unik yang terkait nilai-nilai individual tentang etika, moral dan lingkungan jarang tersalurkan dalam forum-forum yang mereka hadiri,” tambah Sigit.

        Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2022 menunjukkan hasil antara lain 112,89 juta ton CO2e penurunan emisi gas rumah kaca, 469,26 gigajoule efisiensi energi, 326,62 juta m3 efisiensi air, daur ulang 10,44 juta ton limbah non B3, daur ulang 25,26 juta ton limbah B3, 33,01 juta ton penurunan beban pencemaran, dan 11,92 juta ton penurunan emisi konvensional.

        Baca Juga: Wacana FX Rudy Masuk Kabinet Jokowi, Sekjen PDIP Bantah Keras

        “Tak hanya itu, PROPER 2022 juga menghasilkan 111.006 hektar luasan konservasi keanekaragaman hayati, dan dana bergulir melalui program pemberdayaan masyarakat mencapai 1,89 triliun rupiah,” pungkas Sigit.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rena Laila Wuri
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: