Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bantah Tuduhan Tukang Buat Gaduh, PDIP Sentil Deklarasi Anies oleh NasDem: Kami Menerima Laporan...

        Bantah Tuduhan Tukang Buat Gaduh, PDIP Sentil Deklarasi Anies oleh NasDem: Kami Menerima Laporan... Kredit Foto: Andi Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya sama sekali tidak membuat gaduh suasana politik. Menurutnya, apa yang disampaikan PDIP mengenai reshuffle menteri Nasdem telah berdasar pada hal-hal prinsipil.

        Kendati demikian, Hasto menerima masukan dan saran terkait hal tersebut meski dia meyakini bahwa apa yang disampaikan mengenai reshuffle adalah hal yang fundamental terkait etika politik.

        Baca Juga: Hasto ‘Ngegas’ Sebut Nasdem Harus Keluar dari Kabinet Jokowi, Irma Suryani Sindir Kader PDIP Banyak yang Korupsi

        "Ya, kita terima sarannya. Ya, jelas kita tidak pernah membikin gaduh. Yang disampaikan oleh PDIP adalah hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik," kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

        Dia menegaskan, setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden, terjadi beberapa perubahan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu, kata Hasto, etika politik mesti dikedepankan.

        "Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut, memang ada beberapa perubahan-perubahan," katanya.

        Hasto pun menegaskan kembali bahwa reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden yang tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuannya. Ia meyakini presiden memiliki pertimbangan sendiri.

        Baca Juga: Amarah Hasto Kristiyanto Sudah Tak Terbendung, Nasdem Diminta Segera Hengkang dari Kabinet

        "Etika politik harus dikedepankan, tetapi reshuffle kan menjadi hak prerogatif presiden. Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hak tersebut," jelasnya.

        Berdasarkan hal tersebut, Hasto meyakini pernyataan PDIP terkait reshuffle merupakan kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: