Enggak Pakai Diskriminasi, Anwar Ibrahim Bakal Terapkan Kebijakan Ini di Malaysia

Keputusan pemerintah Malaysia untuk memperketat kontrol perbatasan di tengah kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19 tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi negara mana pun, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Rabu (4/1/2023).

Dalam jumpa pers usai rapat kabinet mingguan, ia juga mengatakan kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah dan tidak akan tergantikan oleh pariwisata atau pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Sepakat! Indonesia dan Malaysia Bakal Perkuat Kerja Sama Ekonomi Lewat Perdagangan dan Investasi

“Kami telah mengambil sikap untuk tidak mendiskriminasi negara mana pun karena jika kami melihat tingkat infeksi yang dikatakan tentang China, kami tahu bahwa jumlah kematian di Amerika Serikat karena Covid-19 tinggi, dan negara lain juga.

“Kami mengambil langkah-langkah ini untuk menyelamatkan warga kami. Siapa pun yang masuk harus diawasi dan tunduk pada ketentuan yang sama,” kata perdana menteri.

Ada kekhawatiran di Malaysia atas perkiraan masuknya wisatawan China mulai akhir pekan ini.

Anwar mengatakan bahwa ada 336.000 pengunjung dari China tahun lalu, dengan mayoritas adalah wisatawan.

Dia mengatakan, pada bulan Desember tahun lalu, ada 53.000 pendatang dari China.

“Tidak ada lonjakan infeksi yang dapat dikaitkan dengan negara mana pun. Ini tidak berarti kami mengendurkan aturan untuk negara mana pun, termasuk China. Kami harus memantau sesuai dengan itu,” katanya.

“Kami tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan hanya karena banyaknya laporan. Jika kita melihat situasi global secara keseluruhan, masalahnya lebih kompleks,” imbuhnya.

Di tengah kekhawatiran atas meningkatnya kasus Covid-19 di China, Kementerian Kesehatan Malaysia mengatakan pada 30 Desember bahwa semua pengunjung yang memasuki Malaysia harus menjalani pemeriksaan suhu untuk demam.

Mereka yang ditemukan mengalami demam, bergejala atau telah menyatakan sendiri gejalanya kemudian akan dikirim ke pusat karantina atau ke otoritas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, mereka yang pernah ke China dalam 14 hari terakhir setelah kedatangan mereka di negara tersebut harus menjalani tes RTK-Ag (tes antigen cepat).

Sampel ini kemudian akan dikirim untuk pengujian genom jika ditemukan positif Covid-19.

Pada saat yang sama, mereka yang telah melakukan kontak dekat dengan orang-orang yang telah melakukan perjalanan ke China dalam 14 hari terakhir, atau menunjukkan penyakit mirip influenza atau infeksi pernapasan akut yang parah juga perlu dites Covid-19, kata departemen kesehatan. kementerian.

Pada Senin (2/1/2023), kementerian kesehatan menambahkan bahwa pihaknya siap memperketat pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan perbatasan pandemi.

Baca Juga: Orang-orang dari China Enggak Dapat Izin Masuk Uni Eropa Kecuali Tes Covid-19

Kamis lalu, Menteri Transportasi Anthony Loke dikutip Bernama mengatakan bahwa Malaysia akan melihat lonjakan permintaan penerbangan setelah pembukaan kembali perbatasan China.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Badan Pariwisata Malaysia (MATA) telah mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara masuknya wisatawan dari China hingga situasi di sana membaik.

Pada Rabu (4/1/2023), Asosiasi Medis Malaysia mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah untuk menguji pelancong dari China untuk COVID-19 sebelum mereka diizinkan memasuki negara Asia Tenggara itu.

Pada 2019, sebelum pandemi, Malaysia dikabarkan menerima 3 juta turis China.

Di negara bagian Sabah, yang sangat bergantung pada pengunjung China dalam hal pendapatan pariwisata, pemerintah negara bagian dilaporkan sedang mempertimbangkan protokolnya sendiri untuk pelancong dari China.

Negara bagian Sabah dan Sarawak memiliki otonomi dalam masalah imigrasi.

Menyusul pelonggaran tindakan Covid-19 di China, beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Prancis mewajibkan semua pelancong dari China memberikan tes Covid-19 negatif sebelum kedatangan.

Malaysia sebelumnya telah membatalkan pengujian wajib pada semua pelancong yang masuk dan divaksinasi pada 1 Mei. Pada bulan September, pemakaian masker menjadi opsional di sebagian besar tempat dalam ruangan di negara tersebut.