Wapres Ma'ruf Amin: Daerah Punya Peran Penting Turunkan Stunting

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan daerah memiliki andil yang sangat berpengaruh dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Dalam hal ini, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi dan kabupaten kota dapat terus bergerak melakukan penanganan.

"Nah di dalam menangani stunting-stunting itu ada namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting di pusat, di provinsi, dan di daerah, TPPS namanya itu. Nah yang penting itu di daerah ini yang langsung melakukan penanganan," kata Wapres Ma'ruf Amin usai menyerahkan program bantuan BAZNAS Microfinance Masjid kepada jemaah Masjid Raya At-Takwa, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1/2023).

Baca Juga: Kowani dan PPI Undang Wapres Hadiri Deklarasi Gerakan 'Ibu Bangsa' Turunkan Stunting

Menurutnya, salah satu permasalahan dalam penurunan angka stunting ialah informasi dan data yang didapat tidak tersinkronisasi sehingga tim sangat sulit melakukan pemantauan. Pasalnya, penurunan angka stunting menjadi program prioritas pemeritah. Sesuai arahan Presiden, target prevalensi sunting di tahun 2024 yakni di bawah 14%.

"Sekarang ini banyak berbagai informasi atau data yang tidak sama sehingga sulit memantau." ujarnya.

Untuk itu, ke depan, pemerintah akan memberlakukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penurunan stunting. Wapres pun optimis data terkait stunting akan memiliki keseragaman dan saling terintegrasi.

Baca Juga: Manfaatkan Digitalisasi, Pemda Sumedang Mampu Turunkan Stunting dengan Aplikasi Simpati

"Ini perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan yaitu melalui SPBE itu," tegas Wapres.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penanganan kasus kekerdilan (stunting). Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunandi Sadikin.

Menkes Budi menekankan semua pemerintah kabupaten dan kota diharuskan mengggunakan SPBE yang berbasis elektronik.

"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," ucap Menkes yang dikutip dari www.presidenri.go.id, Selasa (3/1/2023).

Baca Juga: Turunkan Stunting, Presiden Jokowi Instruksikan Pemda Gunakan SPBE

Dalam hal ini, Presiden mengapresiasi Pemda Kabupaten Sumedang yang telah berhasil menerapkan SPBE dengan baik berbasis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah.

"Untuk itu, Presiden mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang," ujarnya.

"Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," tutur Menkes.

Baca Juga: Bicarakan Stunting, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Empat Pesan Serius di Kongres Muslimah Indonesia

Presiden pun meminta kepada Bupati Sumedang untuk langsung membantu daerah lain yang angka stunting-nya masih tinggi.

"Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, melainkan langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang nilai stunting-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau," jelas Menkes.