Kowani dan PPI Undang Wapres Hadiri Deklarasi Gerakan 'Ibu Bangsa' Turunkan Stunting

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, meminta Pengurus Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Pita Putih Indonesia (PPI) untuk memajukan kaum perempuan dan anak Indonesia. Termasuk, di antaranya membantu menangani penurunan dan pencegahan stunting.

"Pemerintah menjadikan stunting ini sebagai salah satu program prioritas karena ini menyangkut soal sumber daya manusia ke depan," ungkap Wapres saat menerima audiensi Kowani dan PPI di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Manfaatkan Digitalisasi, Pemda Sumedang Mampu Turunkan Stunting dengan Aplikasi Simpati

Wapres pun menyambut baik rencana penyelenggaraan deklarasi gerakan "Ibu Bangsa" dalam menurunkan angka stunting dan akan berusaha menghadirinya. Pasalnya, apabila masalah stunting ini tidak ditangani, sambung Wapres, akan tumbuh generasi yang tidak sehat dan tidak memiliki daya saing. "Karena itu, pemerintah memiliki target agar di tahun 2024 nanti angka stunting dapat menjadi 14%," ujarnya.

Menurut Wapres, saat ini angka stunting masih sekitar 21,52% yang hanya menurun 2,9% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 24,4%. Karenanya, untuk mencapai target 14% di tahun 2024, perlu ada upaya percepatan yang perlu didukung berbagai pihak, termasuk Kowani.

"Terutama langkah yang harus dilakukan adalah mengefektifkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang ada di [tingkat] pusat, provinsi, dan [terutama] kabupaten/kota," tuturnya.

Wapres pun mencontohkan, salah satu daerah yang dinilai berhasil menangani stunting dengan baik adalah Kabupaten Sumedang di Jawa Barat, yakni dengan cara menggerakkan posyandu. "Kader posyandu di Kabupaten Sumedang bisa menghasilkan 9 ribu penggerak [penurunan stunting] yang pastinya didominasi perempuan," ujarnya.

Oleh karena itu, Wapres pun meminta Kowani dan PPI agar juga mendorong munculnya para penggerak penurunan stunting di daerah-daerah untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam upaya penanganan stunting.

Wapres mengemukakan bahwa untuk menurunkan stunting, 30 persen bergantung kepada intervensi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara, 70 persen-nya bergantung kepada intervensi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.

"Jadi program (pencegahan stunting) itu bukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak, tetapi sejak pranikah harus sudah diedukasi sehingga saat hamil seorang Ibu sudah punya pemahaman tentang bagaimana menjaga anaknya," pungkas Wapres.