Simak! Begini Tantangan dan Peluang Indonesia Menuju Pemerintahan yang Bertransformasi Digital

Transformasi digital menjadi salah satu tujuan yang gencar dikejar oleh pemerintahan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, tiap negara menghadapi tantangan dan peluang tersendiri.

Terkait hal ini, EY menyusun laporan yang merangkum tren tantangan dan peluang Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bertransformasi digital.

Contohnya, sebagai upaya untuk mendorong transformasi digital pemerintah provinsi dan daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemenkominfo) menginisiasi Gerakan Kota Cerdas untuk memandu kota dalam mengimplementasikan platform digital pada layanan publik mereka. Gerakan ini juga merupakan bagian dari agenda utama Indonesia untuk melakukan transformasi digital berskala nasional.

Baca Juga: Empat Rekomendasi Kerangka Kerja agar Pemerintah Mampu Hadapi Tantangan Disrupsi Digital

"Rencana Smart City nasional pasti akan merangkul pemerintahan digital dan membantu pembentukan organisasi sektor publik yang sesuai untuk masa depan, karena inisiatif tersebut akan dipimpin oleh pemerintah daerah. Dengan ini, kita diharapkan dapat melihat transformasi target laser yang lebih sesuai dengan situasi dan permasalahan di masing-masing kota," kata Bangkit Kuncoro, EY Indonesia Government & Public Sector Leader, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2023).

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya percepatan digital dan teknologi dalam pelayanan publik. Beberapa contoh layanan publik yang telah didigitalkan oleh pemerintah Indonesia antara lain pengurusan dan perpanjangan paspor, pembayaran pajak, dan penerapan sistem jaminan sosial. Masyarakat Indonesia juga dapat mengajukan keluhan mereka ke layanan publik melalui platform yang didukung pemerintah.

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mengembangkan platform layanan publik digital dengan tujuan utama untuk memberikan akses yang lebih mudah ke berbagai layanan publik dalam satu platform tunggal. Rencana ini bisa menjadi terobosan bagi sistem pelayanan publik Indonesia karena akan menurunkan risiko mal-administrasi.

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dalam seminar “Build The Strong Character of Indonesia Digital Talent” menekankan pentingnya peran transformasi digital dalam pelayanan publik, karena tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, negara membutuhkan 9 juta orang berbakat digital untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Namun, Indonesia masih perlu berupaya membangun talent pool yang relevan di bidang layanan publik untuk mendukung upaya transformasi digital pemerintah.

Merujuk pada Global Talent Competitiveness Index 2022 INSEAD, Indonesia masih berada di peringkat 72, lebih rendah dari negara-negara tetangga yakni Singapura (2), Malaysia (32), Filipina (62), dan Thailand (67). Masih dari laporan yang sama, keterampilan digital Indonesia dinilai sangat rendah, dengan skor hanya 15,70 dari 100. Hal itu menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mendorong keterampilan digital sebagai dasar transformasi pelayanan publik.

“Di era perubahan yang bergerak cepat dan tidak dapat diprediksi ini, transformasi digital yang inovatif dalam layanan publik mendapatkan momentum untuk memenuhi tuntutan baru, merevolusi layanan, untuk memenuhi harapan warga," jelas Kuncoro.

"Beberapa tantangan tidak dapat dihindari dan harus diselesaikan oleh pemerintah cepat atau lambat, termasuk birokrasi internal, budaya, dan keahlian aparatur pemerintah. Namun, transformasi semacam ini akan membawa begitu banyak peningkatan dan efisiensi positif pada layanan publik kita," tutup dia.