KORNAS: Parpol Pendukung Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Tidak Mewakili Aspirasi Rakyat!
Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) Sutrisno Pangaribuan menyoroti soal kegaduhan di kalangan elite politik terkait sistem proporsional terbuka vs tertutup. Menurutnya baik pendukung sistem terbuka atau tertutup tidak mewakili aspirasi rakyat.
Sebagaimana diketahui, beberapa pihak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan sistem tertutup kembali diterapkan. Di sisi lain, delapan partai parlemen (Minus PDIP) telah menyatakan sikap menlolak sistem proporsional tertutup kembali diterapkan.
“Parpol pendukung Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup dipastikan tidak mewakili aspirasi rakyat. Mereka hanya sedang melakukan akrobat politik atas nama kepentingan rakyat,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Senin (9/1/23).
Menurut Sutrisno, masing-masing pihak yang mendukung sistem terbuka atau tertutup sama-sama ingin memengtingkan keuntungan yang mereka bisa peroleh.
Ia juga meyakini, politik uang menurutnya akan sulit dihilangkan di antara dua kubu.
“Mereka yang pro terbuka berharap meningkatkan perolehan kursi di DPR, meskipun membiarkan praktik politik uang dalam merebut kursi. Sementara yang pro tertutup ingin mengulangi kesuksesan di Pemilu 1999 dan untuk menciptakan sistem otoritarian dalam Parpol. Politik uang akan terjadi dalam penentuan nomor urut di internal Parpol,” jelasnya.
Berdasarkan dinamika politik tersebut yang menurut Sutrisno "kekanak- kanakan", Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) menyampaikan sikap sebagai berikut:
- MK RI sebagai lembaga produk reformasi, diminta untuk tidak dipengaruhi tekanan politik dari pihak manapun.
- Elit politik diminta untuk tidak membuat kegaduhan politik melalui perdebatan sistem Pemilu.
- Pimpinan Parpol diminta menghormati hak warga negara yang menempuh jalur hukum melalui MK RI.
- Para pemimpin lembaga negara diminta untuk fokus pada tugas masing- masing sembari menunggu keputusan MK RI atas perkara yang sedang diuji.
- Kita masih sedang dalam masa transisi dari Pandemi COVID-19 ke Endemi COVID-19, maka seharusnya kita mengutamakan gotong royong nasional agar bangsa kita tetap kuat menghadapi berbagai kemungkinan.
“Kita semua berharap, seluruh tahapan dan proses Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik. Pemilu 2024 harus semakin meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto