Jokowi Harus Ingat NasDem Punya Hak Mengusung, Pengamat: Kalau Dulu Dia Nggak Dukung, Situ Nggak Jadi Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan terus memberi kode akan dilakukannya reshuffle kabinet yang diduga menyasar kepada menteri-menteri Partai NasDem. Atas hal ini, Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mengungkap pendapatnya.

Ia menilai presiden perlu mendahulukan hak mengusung daripada hak prerogatif dalam perbincangan soal reshuffle menteri. Menurut Effendi, jika semua diskusi selalu mendahulukan hak prerogatif, maka tak perlu ada diskusi lebih lanjut.

Baca Juga: Cuma Bilang 'Tunggu Dulu' Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sedang Lancarkan Balas Dendam ke NasDem

Hak prerogatif presiden itu, kata Effendi, bisa terjadi kapan saja, baik minggu ini atau satu tahun kemudian. Lalu ia pun membahas soal hak mengusung dalam isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang juga perlu dipertimbangkan.

"Yang menarik tadi Gus Choi itu mengatakan satu yang penting salah satunya itu hak mengusung. Terutama karena diusulkan oleh partai politik dan ada presidential threshold," jelas Effendi dikutip Suara.com dari tayangan Indonesia Lawyers Club pada Senin (9/1/2023).

Baca Juga: Isu Reshuffle Cuma 'Cek Ombak', Pengamat: Jokowi Mau Lihat NasDem Goyah Apa Nggak

Effendi lalu menyampaikan bahwa dalam dua pemilu yang lalu, kebetulan tidak ada partai politik yang bisa sendiri. Hingga akhirnya, Jokowi di tahun 2014 kemarin membutuhkan Partai NasDem.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya konsultasi sebelum menunjuk menteri atau meminta menteri untuk reshuffle.

"Kalau nggak ada hak mengusung itu, bisa lain ceritanya ya kan. Tentu orang akan mengatakan pada periode kedua bisa lain, karena kan untuk menjelang periode kedua biasanya dalam sistem presidential itu sudah di atas angin," ungkapnya.

NasDem yang dikabarkan menjadi sasaran reshuffle itu, dikatakan bisa berkata bahwa Jokowi tak akan menjadi presiden saat ini tanpa dukungannya.

Baca Juga: Sebut Jokowi Harusnya Konsultasi ke Surya Paloh Soal Reshuffle, Ruhut Semprot Gus Choi

"Orang lain sama-sama dukung gitu, ramai-ramai dukung yang akan menang karena sudah periode kedua. Tapi kan NasDem bisa bilang, kalau saya nggak dukung dulu, kan situ (Jokowi) nggak jadi presiden," sambung Effendi.

Effendi lalu menyampaikan dia mendapatkan informasi bahwa ada 3 menteri yang saat ini sudah dipanggil. Akan tetapi apabila ada penundaan terus menerus, Effendi menduga Jokowi belum sempat bertemua atau berunding dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

Baca Juga: Tak Masalah Anies Gak Lanjutkan Program Jokowi, Elite NasDem: Beda Strategi, Beda Prioritas!

Atas dasar demikian, Effendi menyebut bahwa hak mengusung perlu didahului daripada hak prerogatif.

"Dalam konteks yang enak tadi, bahwa hak prerogatif juga didahului hak mengusung, kecuali nanti kalau 2024 ini PDIP ternyata kan karena punya sendiri dengan memenuhi presidential threshold yang aneh pada pemilu serentak itu, seperti Meteor Garden, maka dia mungkin bisa mengatakan 'nggak tuh kita nggak punya janji berapa menteri'," terangnya.