Gak Diajak! Para Ketum Parpol Gelar Rapat Bersama, PDIP Ditinggalkan, Ternyata yang Dibahas…

Delapan Ketua Partai Politik dan jajarannya diketahui baru saja melakukan pertemuan. Yang menarik pertemuan ini tanpa dihadiri oleh PDI Perjuangan.

Diketahui pertemuan delapan partai politik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta ini adalah bentuk menolak sistem pemilu 2024 dengan proporsional tertutup alias hanya coblos parpol.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya menghomati langkah para ketum parpol itu.

 Baca Juga: PDIP Siapkan Surprise di Acara HUT Ke-50 Hari Ini, Reaksi Ganjar Pranowo: Ya Ndak Tahu, Namanya Saja Kejutan

PDIP satu-satunya fraksi di parlemen yang mendukung sistem proporsional tertutup dengan melayangkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"PDIP yang tak hadir di pertemuan itu, memilih untuk akan menghormati apapun putusan MK," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (9/1/2023).

Dia menilai pertemuan itu dinamika biasa dalam dunia politik. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga melakukan banyak pertemuan, baik dengan rakyat maupun dengan elite nasional lainnya.

Yang membedakan, lanjut Hasto, Megawati melakukan pertemuan dengan para ketua umum parpol tidak dalam pengertian terbuka.

 Baca Juga: Orang Dalam Bongkar Bakal Ada Surprise di HUT PDIP Terkait Capres 2024, Rocky Gerung: Sangat Mungkin Ahok

“Beliau banyak melakukan dialog bangsa dan negara itu justru dalam suasana yang kontemplatif. Itu yang membedakan,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menekankan PDIP tak pernah melakukan judicial review atas sistem pemilu. Namun ketika MK menerima gugatan dari masyarakat dan memprosesnya, semua pihak harus menghormatinya. Itulah sikap yang dipegang oleh PDIP.

 Baca Juga: Semua Mohon Siap-siap! Puan Maharani Sebut Nama Capres PDIP Sudah Ada di Kantong Megawati, Siapa?

“Mahkamah Konstitusi kita percaya memiliki sikap kenegarawan karena di situ ada tiga lembaga DPR, pemerintah, Mahkamah Agung. Sehingga ada tiga institusi yang tidak begitu mudah untuk diintervensi karena memang itu yang dijaga dengan sangat baik, dengan penuh tanggung jawab oleh Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.