Soal Bentrokan Berdarah PT GNI, Mulyanto PKS Sebut Jadi Momentum Tepat Evaluasi Hilirisasi Nikel

Publik dihebohkan dengan kabar bentrokan antarkelompok pekerja di PT PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang berujung tewasnya beberapa orang pada Sabtu (14/1/2023)

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto ikut menyoroti insiden ini dengan mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi secara total program hilirisasi nikel.

Apalagi sebelumnya terjadi ledakan dan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja, serta diikuti aksi mogok karyawan.

Menurut Mulyanto sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini. Pasalnya, program hilirisasi nikel mengorbankan banyak fasilitas negara, tapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.

Baca Juga: Nyindir? Jokowi Mending Stop Subsidi Kendaraan Listrik Luar Negeri! PKS Minta Dialihkan ke Mobil Listrik Esemka: Karya Anak Bangsa!

Menurut Mulyanto, melalui program hilirisasi nikel pemerintah telah membebaskan pajak ekspor, pph badan, ppn, dan berbagai insentif fiskal dan non fiskal lainnya. Dengan pengorbanan yang besar itu sayangnya produk yang dihasilkan hanya barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah.

Seperti NPI (nickel pig iron) dengan kandungan nikel ~ 4% atau fero nikel dengan kandungan nikel ~10 %.Bukan stainless steel atau nickel matte yang bernilai tambah tinggi. Sementara harga bijih nikel yang dipasok untuk industri smelter nikel ini hanya separo dari harga nikel internasional.

"Ini menjadi program hilirisasi setengah hati dengan hasil produk setengah jadi bernilai tambah rendah. Nilai ekspor meningkat namun penerimaan negara nihil. Yang diuntungkan terutama adalah investor, yang dominan dari China, bukan kita," ujar Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin (16/1/23).

Baca Juga: Ogah Ikut Megawati CS, Soekarnois Ini Blak-blakan Dukung Anies Baswedan Sebagai Calon Presiden: Ini yang Terbaik untuk Bangsa!

Mulyanto menegaskan evaluasi komprehensif ini penting dilakukan sebelum kita melangkah lebih jauh pada program hilirisasi SDA mineral lainnya, seperti bauksit, tembaga, timah dll.

"Apalagi kita telah dinyatakan kalah oleh WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel untuk mendukung program hilirisasi nikel," tegasnya.