Jokowi Dituduh Peras Rakyat Lewat Pajak, Anak Buah Sri Mulyani: Susahnya Jadi Manusia Merdeka...

Staf Khusus Menteri Keuangan Prastowo Yustinus menyorot tajam tuduhan yang dilontarkan oleh Muhammad Said Didu di media sosial.

Dirinya keheranan dengan ucapan eks pejabat publik tersebut yang mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi memeras rakyat lewat pajak untuk membayar hutang negara.

Baca Juga: Macam Tepis Ucapan Jokowi, Jasa Anies Urus Sodetan Ciliwung Dikuak Habis: Dia Cabut Kasasi, Proyek Jalan Lagi

Prastowo mengungkit bagaimana susahnya menjadi seseorang yang merdeka serta telah berhasil taklukan egonya sendiri.

“Menjadi manusia merdeka sungguh tak mudah, terutama menaklukkan ego sendiri. Sedih sih, tapi gimana lagi,” ucapnya dalam unggahannya, Rabu, (25/1/2023).

Menurutnya, selama ini reputasi Indonesia dalam membayar utang sangat baik. Penggunaan utang juga produktif. Penambahan utang Rp1200 T gotong royong dengan Bank Indonesia atasi pandemi.

“Memeras rakyat dengan pajak ini fitnah! Justru melalui UU HPP beban pajak untuk kelompok penghasilan bawah turun,” tambah pria kelahiran Pinrang ini.

Dia menegaskan Indonesia tidak pernah gagal atau minta penjadwalan untuk bayar utang. Alumnus STAN ini mengatakan, menaikkan pajak atau harga kebutuhan rakyat dengan memeras adalah dua hal berbeda.

Baca Juga: Anies Full Senyum, Ucapan Jokowi Soal Sodetan Ciliwung Dikoreksi Langsung Sama Heru Budi

Apalagi kata dia, kenaikan PPN tetap disertai fasilitas PPN, tidak dipungut alias nol untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan.

“Kalau mengenai cukai, silakan jika tak setuju pengendalian hanya biar berbeda dengan pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar utang Indonesia.

Baca Juga: Ternyata Ingin Ikuti Jejak Jokowi, Kaesang Langsung Dikuliti: Nikmati, Negara Ini Milik Kalian!

Dia menyindir Menkeu Sri Mulyani yang telah menegaskan bahwa pemerintah mampu membayar utang Indonesia.

Said Didu mengatakan, sekarang ini sudah mendekati 50% pendapatan negara digunakan untuk bayar utang (pokok dan bunga).

“Mohon tunjukkan kemampuan tersebut dari mana? Dari meras rakyat lewat pajak dan penghapusan subsidi?,” tuturnya.

Dia mencontohkan, PPN, cukai dan lain-lain telah dinaikkan pemerintah. Menurutnya, menaikkan pungutan atau pajak kepada rakyat demi untuk menaikkan pendapatan demi membayar utang yang melonjak adalah pemerasan kepada rakyat.

“Itu pendapat saya. Pasti bagi yg sedang memeras rakyat tdk setuju atau bikin alasan lain lagi yang mutar-mutar,” pungkas pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini.

Baca Juga: Moment Ogah-ogahan Disalami, Anies Baswedan Tak Merakyat Seperti Jokowi: Wajah Aslinya Keluar...

Diketahui, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per Desember 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun.