Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        FPI dan HTI Bakal Tetap Dilarang Jika Anies Baswedan Terpilih Jadi Presiden, Refly Harun Salahkan Nasdem

        FPI dan HTI Bakal Tetap Dilarang Jika Anies Baswedan Terpilih Jadi Presiden, Refly Harun Salahkan Nasdem Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disebut akan tetap dilarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden.

        Pernyataan ini sebelumnya diungkap oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) NasDem Hermawi Taslim.

        "Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden NasDem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang," kata Taslim dalam acara Adu Perspektif kolaborasi seperti dilansir dari youtube channel Total Politik, Jumat (27/1/2023).

        Baca Juga: Anies Baswedan Dianggap Congkak Karena Tak Mau Salami Seorang Bapak Tua, Husein Shihab: Anies Sudah Capek Berbohong!

        Sontak, pernyataan Taslim mendapatkan banyak penolakan dari banyak pihak. Salah satunya adalah ahli hukum tata negara Refly Harun, yang mengatakan Taslim mengatakan sesuatu yang tidak produktif. 

        “Ini, ngapain pula kader Nasdem ya, yang namanya Taslim lagi mengeluarkan pernyataan yang menurut saya tidak produktif saat ini,” katanya melansir dari youtube channelnya, Jumat (27/01/23).

        Sebelum Refly, pengacara Gus Nur Sugi dan Bambang Tri, Ahmad Khozinudin mengungkap hal yang sama. 

        Ia mengaku suara umat Islam yang selama ini solid mendukung Anies Baswedan kini telah dirusak oleh Nasdem.

        “Jadi saya setuju dengan Ahmad Khozinudin yang mengatakan HTI dan FPI adalah korban dari rezim saat ini,” tambahnya Refly. 

        Baca Juga: Demokrat Sudah Tegas Usung Anies Baswedan, Sekarang Nasdem Malah ‘Nyeleneh’ Melipir ke Koalisi Gerindra-PKB

        “Saya setuju organisasi itu dihukum kalau seandainya dia membuat kesalahan tapi kalau dia tidak bikin kesalahan apapun hanya karena persepsi misalnya, maka itu zalim karena tidak ada proses Ju of law,” jelasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: