El Nino Bayangi Indonesia, Pemerintah Jokowi Gerak Cepat Perkuat Kesiagaan Pemda

Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun 2023 diperkirakan bakal lebih kering dibandingkan tahun 2022. Selain itu, diperkirakan pula Indonesia akan mengalami El Nino setelah 3 kali terjadi La Nina sepanjang tahun 2020, 2021, dan 2022. Dampaknya, diperkirakan akan terjadi peningkatan bencana kebakaran dalam skala luas seperti kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019 lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, seluruh daerah diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran dan karhutla. Terlebih di tahun 2023 ini, Indonesia akan bertindak sebagai Ketua ASEAN yang memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan berbagai pertemuan internasional yang bersamaan dengan puncak musim kemarau.

Baca Juga: Sudah Dikecewakan Jagoannya, Loyalis Jokowi Ini Milih Pindah Haluan Jadi Pendukung Anies Baswedan

Sebagai bentuk antisipasi, Kemendagri telah menyerahkan bantuan pemerintah ke sejumlah daerah, khususnya jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Pemadam Kebakaran (Sat Damkar) di sejumlah kabupaten/kota.

"Hari ini tepat 1 Februari 2023 kita serahkan bantuan kepada 28 kabupaten/kota berupa 14 motor trail ke jajaran BPBD Kabupaten/Kota dan 14 portable fire pump ke jajaran Sat Damkar Kabupaten/Kota,” ujar Safrizal dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).

Dia menjelaskan, adapun ke-28 daerah tersebut terdiri dari 14 daerah penerima 1 unit motor trail. Daerah-daerah tersebut yakni Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Subulussalam, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Batang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bima, Kabupaten Luwu, dan Kota Kendari.

Sedangkan 14 daerah lainnya telah menerima 1 unit portable fire pump. Daerah itu antara lain Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Badung, Kota Bima, Kota Banjarmasin, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Halmahera Barat.

Baca Juga: Menteri NasDem Tetap Bertahan, Omongan Jokowi Soal Reshuffle Terngiang: Ada Sisi Politiknya, Itu Pasti...

"Penyerahan bantuan pemerintah ini di samping untuk memperkuat kapasitas sarana dan prasarana di daerah, juga terutama untuk meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam memenuhi response time maksimal 15 menit sampai di lokasi bencana atau kebakaran,” sambung Safrizal.

Perlu diketahui, kebencanaan dan kebakaran merupakan sub-urusan dari urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dinilai perlu diantisipasi karena menentukan aspek peningkatan kemampuan, baik dari sarana prasarana, prosedur, maupun sumber daya manusia.

Baca Juga: Maksimalkan Penanganan Bencana, Kemendagri Terjun Membantu Pemda

"Tak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan bahwa urusan trantibumlinmas merupakan urusan mandatory yang bersifat wajib pelayanan dasar. Sehingga perlu menjadi atensi dan dimasukkan dalam skala prioritas dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegas Safrizal.

Di samping itu tugas satuan pemadam kebakaran tidak hanya berkaitan dengan upaya pemadaman kebakaran semata, tetapi juga termasuk unsur penyelamatan. Aspek ini secara faktual sering dipraktikkan di lapangan, tetapi masih kerap terlewatkan. Oleh karena itu, mengingat ruang lingkup tugas satuan pemadam kebakaran yang luas, maka partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Tanggapi Majunya Anies Baswedan, Jokowi Titip Pesan: Jangan Memakai Politik Identitas

"Pada kesempatan ini kami mendorong terus pembentukan relawan pemadam kebakaran atau disingkat Redkar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sebagai bagian yang integral dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Serta ke depan parameter pemberian bantuan pemerintah akan pula didasarkan pada Pemda yang telah mampu membentuk dan membina barisan Redkar di daerahnya,” pungkas Safrizal.