Tifatul Sembiring Minta Ambisi 3 Periode Dikubur Saja: Kasih Kesempatan yang Muda-muda Ini…

Ketua Dewan Penasehat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah seharusnya memberikan kesempatan kepada golongan yang lebih muda dan meninggalkan keinginan tiga periode. 

"Udah tutup ajalah, kamusnya tutup saja dan banyak yang mau jadi capres. Karena yang dua periode sudahlah, cukuplah, kasih kesempatan yang muda-muda," ujar Tifatul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Baca Juga: Habis NasDem dan Anies Baswedan, Kini Giliran PKS Mulai Merayu Golkar: Ayo Bergabung untuk Perubahan

Ia menegaskan, penyampaian pendapat terkait penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang bukan hal yang dilarang dalam demokrasi. Namun, untuk merealisasikannya, butuh kajian komprehensif dan mekanisme yang tak mudah.

"Jangankan untuk mengubah ya, itu kan berarti ada Pasal 7 UUD Negara 1945 harus diubah, untuk PPHN aja untuk mengubah satu ayat saja itu kan panjang. Semua sepakat bahkan tidak ada amandemen UUD '45," ujar Tifatul.

"Jadi menurut saya tidak semudah itu ya, itu kan harus ada kesepakatan semua fraksi yang di MPR, termasuk kelompok DPD. Mereka harus sepakat perubahan-perubahan itu, jadi tidak mudah itu mengubah-ubah, untuk memperpanjang tiga periode," sambung mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Senada dengan Tifatul, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pendapat dari berbagai pihak terkait Pemilu 2024 memang tak bisa dibendung. 

Ia juga memastikan, sembilan fraksi di DPR dan MPR sama sekali tak membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Justru sebaliknya, mereka tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi tersebut.

Baca Juga: BRIN Makin Nggak Jelas, Orang PKS Minta Megawati Segera Turun Tangan: Ambil Sikap Tegas!

"Bisa saya sampaikan, sampai saat ini kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR, tidak pernah ada pembicaraan soal penundaan pemilu itu," ujar Arsul di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (5/2/2023).

Kembali berhembusnya isu penundaan Pemilu 2024 dipandangnya sebagai bentuk konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Sebab, setiap orang dan kelompok berhak menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga: BRIN Makin Nggak Jelas, Orang PKS Minta Megawati Segera Turun Tangan: Ambil Sikap Tegas!

"Konsekuensi dari negara demokrasi ada di lingkaran manapun kelompok masyarakat tersebut, ya kan tidak bisa dilarang untuk mengatakan bahwa sebaiknya pemilu itu ditunda, tetapi bagi yang tidak setuju," tegas Arsul.