Soroti Hilirisasi Kebanggaan Jokowi, Kecurigaan Said Didu Nggak Main-main: Bungkus untuk Memberikan Karpet Merah ke Investor Tertentu
Kredit Foto: Twitter/msaid_didu
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti hilirisasi yang kerap dinarasikan oleh seorang Jokowi dengan keuntungan besar untuk Indonesia.
Menurut Said Didu, Hilirisasi dalam konteks negara adalah dilakukan agar sebagian besar pendapatan produk hilirisasi masuk ke negara.
“Hilirisasi yang jadi program negara adalah agar sebagain besar pendapatan masuk negara agar pendapat negara semakin banyak agar nilai tambah itu masuk ke ekonomi agar masyarakat menikmati, itu tujuan hilirisasi,” ujar Said Didu di kanal Youtube MSD Forum News Network (FNN0 dikutip Selasa (14/2/23).
“Hilirisasi yang terjadi sekarang adalah menyerahkan tambang tersebut kepada investor dan menjadi milik investor, bukan lagi milik negara, Itu boleh tapi harus ada setiap nilai tambah ada pajaknya, nah hasil nilai tambah itu harusnya tertahan di Indonesia,” tambahnya.
Sebagai gambaran mengenai nilai tambah hilirisasi ini, Said Didu memberi gambaran mengenai skema nilai tambah yang ada pada langkah melakukan hilirisasi.
Menurutnya, saat ini di Indonesia, Hilirisasi yang selama ini dibanggakan Jokowi perlu ada pendalaman lagi karena diduga ada ketidakberesan.
“Said Didu punya tambang, saya hilirisasi, maka hasil hilirisasi saya umpamanya harganya hanya 10 kalau mentah, saya proses menjadi 50 maka nilai tambahnya kan 40, maka saya kena pajak 40 itu. Sisanya saya ekspor maka saya masukan ke Indonesia uang itu untuk berputar, itu namanya nilai tambah,”
“Tapi kalau Said Didu ini dibebaskan pajak seperti sekarang, maka nilai tambah yang saya peroleh saya nikmati dong, terus uang yang lebih dari 10 menjadi 50 tadi saya nggak kembalikan ke Indonesia dong karena utang saya di sana, saya pakai bayar utang, Bank saya di negara saya, kemudian pekerja saya dibayar gaji di sana bukan orang Indonesia,” jelasnya.
Skema yang demikian menurut Said Didu adalah Hilirisasi yang hasilnya halusinasi dan dirinya merasa hal ini sedang terjadi.
“Jadi itu sama dengan hilirisasi yang hasilnya halusinasi. Saya melihat sudah mengarah ke sana hilirisasi yang menghasilkan halusinasi,” ujarnya.
Karenanya, Said Didu curiga bahwa sebenarnya hilirisasi yang selama ini digembar-gemborkan hanyalah karpet merah kepada investor tertentu.
“Faktanya ada Gubernur BI menyatakan uang tidak kembali, kedua, pejabat daerah sudah mengatakan tidak dinikmati rakyat, akhirnya uang itu sebenarnya tidak kembali. Akhirnya saya katakan hilirisasi ini adalah bungkus untuk memberikan karpet merah kepada investor tertentu,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 27% yang diklaim berkat kehadiran industri smelter di sana sebagai wujud hilirisasi yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
"Pertumbuhan ekonominya itu sudah tinggi sekali, itu paling tinggi di dunia di Maluku Utara itu. Nggak percaya? Cek mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27%," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022, Rabu (30/11/2022), dikutip dari laman detikcom, Selasa (14/2/23).
Sementara itu, menurut Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat Malut.
"Ibu Menteri, menjadi viral Maluku Utara itu 27% pertumbuhan ekonomi. Katanya kita hati-hati hati-hati. Saya berpikir, kalau kita hati-hati akan sulit menjaga pertumbuhan ekonomi," katanya dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis, Kemenko Perekonomian, Rabu (21/12/2022), dikutip juga dari lama detikcom.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: