Tepat setahun lagi bakal digelar Pemilu Serentak 2024, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan Survei Y-Publica menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73,5 persen, di antaranya 6,3 persen merasa sangat puas.
Jika dilihat tren dalam setahun terakhir, tingkat kepuasan publik terjaga di atas 70 persen, dengan angka terendah sebesar 72,7 persen pada survei bulan November 2022. Kepuasan naik tipis dalam kurun tiga bulan, melewati pergantian tahun.
"Menjelang gelaran pemilu setahun mendatang, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi pada periode kedua pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, pada Selasa (14/2/2023).
Menurut Rudi, tingginya kepuasan publik sepanjang tahun 2022 berkorelasi dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang relatif kokoh. Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi pada 2022 mencapai 5,31 persen.
Angka tersebut naik signifikan setelah sempat anjlok hingga minus 2,07 persen pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 3,69 persen pada 2021. Pertumbuhan pada kuartal IV/2022 tercatat 5,01 persen, tidak sampai tergelincir di kisaran 4 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi terjadi ketika dunia tengah melambat dan terjerembab ke dalam resesi global.
"Perekonomian Indonesia dianggap resiliens terhadap resesi, meskipun tetap harus waspada terhadap dampak yang ditimbulkan," Rudi mengingatkan.
Baru-baru ini pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang dilatari kegentingan situasi global, termasuk perang di Ukraina.
"Keputusan pemerintah mencabut kebijakan PPKM pada akhir 2022 bisa menolong perekonomian agar mobilitas masyarakat pulih sepenuhnya," tandas Rudi.
Pemerintah juga mewacanakan diakhirinya status pandemi Covid-19, seiring rendahnya kasus harian dalam beberapa bulan terakhir. Survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan 99 persen penduduk Indonesia memiliki antibodi Covid-19 per Januari 2022.
Dalam aspek penegakan hukum, penanganan kasus Ferdy Sambo telah mencapai babak akhir dengan dijatuhkannya hukuman yang berat terhadap para pelaku. Pemerintah juga menginvestigasi tragedi Kanjuruhan dan melancarkan transformasi sepakbola dengan rencana menggelar KLB PSSI.
Baca Juga: Kata Anies Baswedan Soal Jokowi: Seorang yang Bisa Menjadi Inspirasi
Sementara itu pada aspek legislasi dan kebijakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada September 2022 mendulang aksi protes. Berlanjut dengan terbitnya Perppu Cipta Kerja, di mana publik menyorot argumen kegentingan memaksa dan mudahnya dikeluarkan Perppu.
"Muncul kekhawatiran di sebagian kalangan bahwa tindakan jalan pintas legislasi yang diambil pemerintah bisa berujung pada penundaan pemilu," Rudi menjelaskan.
Setelah sempat mati suri, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode terus bergulir.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa proses pemilu tetap berjalan, tidak terinterupsi oleh pro dan kontra tersebut. Presiden Jokowi juga berupaya menjaga kekompakan koalisi pemerintahan, di tengah tekanan untuk me-reshuffle menteri-menteri dari Nasdem.
"Tersisa kurang dari dua tahun lagi masa pemerintahan Jokowi periode kedua, dan tingginya tingkat kepuasan menjadi salah satu legacy Jokowi," pungkas Rudi.
Baca Juga: Presiden Sejuta Kartu, Jokowi Kini Keluarkan Kartu Tani Digital
Hanya 22,6 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 2,2 persen sangat tidak puas, dan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 3,9 persen.
Survei Y-Publica dilakukan pada 1-7 Februari 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error +/-2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: