Jembatan Timbang Belum Siap Dukung Pelaksanaan Zero ODOL

Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat DPR RI dengan Komisi V adalah berbagai persoalan terkait jembatan timbang. Mulai dari Sumber daya manusia (SDM), sistem, pengawasan, teknologi informasi, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Permasalahan ini telah lama menjadi keluhan sopir dan pemilik kendaraan dan pemilik barang.

Saat mengunjungi 2 Jembatan timbang di Karawang dan Purwakarta, hasilnya sama seperti apa yang selama ini dikeluhkan. Kondisi sarana dan prasarana jembatan timbang di Indonesia belum siap untuk mendukung penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

Baca Juga: Tinjau Progres Pembangunan IKN, Menteri Basuki Larang Truk Material ODOL Lintasi KIPP

Luas areanya yang kurang memadai tidak mungkin bisa digunakan untuk memarkir truk-truk ODOL yang jumlahnya bisa puluhan bahkan ratusan. Selain itu, jembatan-jembatan timbang itu juga tidak memiliki gudang yang cukup aman untuk menyimpan kelebihan muatan yang harus diturunkan di tempat ini.

Dari pantauan yang dilakukan di jembatan timbang di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, misalnya, areanya yang sangat kecil diperkirakan hanya bisa untuk memarkir 3 truk saja. Bisa dibayangkan jika ada puluhan truk yang terjaring ODOL di jembatan timbang ini, tempatnya tidak akan bisa untuk memarkirnya.

Beda lagi dengan jembatan timbang yang ada di Karawang, Jawa Barat. Meski terlihat areanya yang lebih luas dibanding yang ada di Purwakarta, di jembatan timbang ini hanya tersedia satu gudang kecil untuk tempat penyimpanan barang. Parahnya, gudang itu digunakan untuk menyimpan semua jenis barang tanpa dilengkapi sarana dan prasarana yang bisa melindungi barang-barang yang akan disimpan di sana.

Tidak hanya itu, jembatan-jembatan timbang itu juga tidak memiliki tempat tinggal sementara bagi para sopir yang menunggu hingga dilakukan transfer muatan truk-truk mereka. Dari wawancara dengan seorang supir truk ODOL di jembatan timbang Karawang bernama Edi, dirinya sudah hampir satu minggu berada di jembatan timbang itu karena sulitnya mencari truk lain yang akan membawa kelebihan muatannya. Dia mengaku hanya tidur di musala sederhana yang ada di jembatan timbang ini.

Seorang pengemudi truk wanita asal Jawa Tengah, Ningtyas, juga mempertanyakan soal keamanan dan kenyamanan barang-barang kelebihan muatan mereka yang terpaksa harus diturunkan petugas di jembatan timbang saat diberlakukannya kebijakan Zero ODOL. Pasalnya, menurutnya, para sopir truk ini harus mempertanggungjawabkan muatan barang yang mereka bawa itu agar tetap berada dalam kondisi baik, tidak rusak, sampai kepada para penerima barang.

"Kalau ada muatan kami yang terpaksa harus diturunkan karena kelebihan muatan, itu nanti yang bertanggung jawab untuk menjamin barang-barang itu tetap aman siapa? Karena, pengemudi itu kan ada pertanggung jawaban moralnya terhadap barang-barang yang dibawa hingga sampai kepada si penerima. Apa petugas dan gudang-gudangnya sudah siap untuk itu?" ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Dia mengatakan bahwa muatan yang dibawa para pengemudi itu beraneka ragam jenisnya. Sebagai contoh, dia yang sehari-harinya membawa muatan sembako seperti beras, jagung, kacang ijo, dan kedelai, pasti akan terkena kelebihan muatan setiap ditimbang.

"Nah, jika muatan sembako ini diturunkan di jembatan timbang nanti karena terkena kebijakan Zero ODOL, ada nggak yang bertanggung jawab untuk menjamin agar muatan saya itu tidak rusak atau busuk. Selain itu, apakah ada petugas yang akan menjaga barang-barang mereka itu agar tidak dicuri orang?" tukasnya.

Baca Juga: Kemenhub Siapkan 177 Trayek Angkutan Laut Layani Konektivitas hingga ke Pelosok

Jika tidak ada, lanjutnya, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas muatan tersebut, para sopir truk akan sangat dirugikan. "Kami harus membayar ganti rugi atas kerusakan barang yang disimpan di gudang-gudang jembatan timbang itu. Ini kan ujung-ujungnya akan memberatkan pengemudi. Jadi, pemerintah harus memikirkan nasib pengemudi juga sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL ini," ucapnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, Bakri, Eddy Santana Putra, dan Muhammad Aras, juga menyoroti ketidaksiapan sarana dan prasarana pendukung di jembatan timbang ini. Kady mengatakan, jembatan-jembatan timbang di Indonesia itu penuh dengan masalah. "Saya tidak bayangkan kalau truk-truk itu disetop karena melebihi timbangannya dan dibongkar, bisa dibayangkan akan terjadi kemacetan yang sangat panjang di sana," ucapnya.

Sementara, Edi Santana menyoroti ketersediaan gudang penyimpanan di jembatan timbang. "Kalau lebih muatan, itu kan perlu gudang untuk penyimpanannya. Gudang-gudang itu saya lihat belum tersedia di jembatan-jembatan timbang kita," ujarnya.

Selain itu, Aras menyoroti banyaknya jembatan timbang yang tidak berfungsi. Tidak hanya itu, dia juga melihat kurangnya petugas yang bekerja di jembatan timbang itu. "Ini harus dipikirkan karena akan memperlambat atau menghambat perjalanan barang dan jasa. Para sopir akan sangat dirugikan kalau misalnya tertahan di jembatan timbang dan tidak bisa bergerak," katanya.

Sebagai informasi, menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Terhitung mulai Januari 2017, pengelolaan Jembatan timbang beralih dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.