Beri Restu Dua Menterinya Rangkap Jabatan, Pengamat: Jokowi Lestarikan Budaya Orde Baru

Setelah resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), status Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Zainudin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga mulai diperbincangkan. Pasalnya, kedua menteri pemerintahan Jokowi itu berpotensi merangkap jabatan dan Jokowi tampak mengizinkan hal tersebut.

Sikap yang ditunjukkan oleh orang nomor satu Indonesia itu pun menua banyak kecaman. Jokowi dianggap tidak mewarisi praktik birokrasi pemerintahan yang baik.

Pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai, sepatutnya Jokowi tidak memberi legitimasi pembantunya rangkap jabatan, apalagi memberi restu. Hal ini berkaitan dengan etika dan bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Baca Juga: Jokowi Tak Permasalahkan Rangkap Jabatan Para Menterinya, Pengamat Kebijakan Publik Singgung UU yang Dianggap Kaya Sampah

“Sikap Presiden Jokowi yang membiarkan hal ini terjadi juga tidak tepat. Ini semata bukan persoalan kinerja menterinya, tapi juga soal etika jabatan dan kesadaran membangun komposisi pemerintahan yang beradab,” kata Ray, di Jakarta baru-baru ini.

Menurutnya, Jokowi telah menghidupkan lagi kultur orde baru di mana para pejabat merangkap jabatan dan turut berkontribusi pada lambannya birokrasi yang dampaknya dirasakan hingga kini. Alih-alih memperbaiki, Presiden Jokowi malah bersikap sebaliknya.

“Oleh karena itu, kita meminta presiden segera mengkoreksi hal ini,” ujar Ray.

Baca Juga: Bukannya Perbaiki, Jokowi Malah Ikut-ikutan Lestarikan Budaya Rangkap Jabatan: Ini Bukan Soal Restu!

Dia menyorot status Menteri Amali yang membidangi olahraga namun malah menjadi pengurus PSSI. Situasi ini seolah menjadi anomali lantaran Amali harus bersikap netral dan menempatkan seluruh cabang olahraga sebagai prioritas.

Adapun Erick dan Amali telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara baru-baru ini. Erick menegaskan bahwa pemerintah tidak mengintervensi PSSI sementara Amali mengaku telah mendapat restu dari Jokowi.

Ray mengatakan, apa pun dalihnya, membiarkan menteri merangkap jabatan itu tidak etis dan harus dikoreksi. Apa pun pembenaran yang disampaikan tidak menjamin tata kelola pemerintahan maupun reformasi birokrasi berjalan apalagi bebas dari konflik kepentingan.

Baca Juga: Dua Menteri Jokowi Sah Rangkap Jabatan, Ray Rangkuti: Akhirnya Menteri Kurang Fokus!

“Sangat tidak tepat. Bahkan amat tidak tepat dua menteri menjadi pengurus dalam satu organisasi olah raga yang sama yaitu PSSI,” katanya.