Partai Republik Minta Ukraina Diawasi Baik-baik

Komite Pengawas DPR menuntut pada Rabu bahwa Pentagon, Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS membuktikan bahwa bantuan militer dan ekonomi senilai 113 miliar dolar AS yang dialokasikan ke Ukraina tidak hilang karena "pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan."

Dalam sepucuk surat kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Administrator USAID Samantha Power, Ketua Komite Pengawas James Comer mendesak ketiga pejabat tersebut untuk menyerahkan semua dokumen dan komunikasi mengenai program bantuan ekonomi dan militer apa pun untuk pemerintah Ukraina.

Baca Juga: Server Pentagon Sebesar 3 Terabit Bocor Berminggu-minggu, Peneliti Kuak Hal Ini

Komite Comer juga menuntut bukti dokumenter tentang rencana pemerintahan Biden untuk mengaitkan pengiriman bantuan dengan inisiatif antikorupsi, dan dokumen yang merinci bagaimana pemerintah mengevaluasi keberhasilan penggalangan bantuannya.

Surat itu memberi pejabat Biden waktu hingga 8 Maret untuk memberikan semua bukti, sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina Februari lalu.

“Memberikan bantuan keamanan dan kemanusiaan untuk tujuan perang dan rekonstruksi disertai dengan risiko penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan,” tulis Comer.

“Amerika Serikat harus mengidentifikasi risiko ini dan mengembangkan mekanisme pengawasan untuk memitigasinya," imbuhnya.

Sementara juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengklaim pada bulan Januari bahwa pemerintah "belum melihat tanda-tanda" bahwa bantuan militer atau ekonomi "telah menjadi mangsa segala jenis korupsi di Ukraina," banyak laporan dari negara tersebut menunjukkan sebaliknya.

Presiden Ukraina Vladimir Zelensky memecat sejumlah pejabat tinggi bulan lalu karena mengambil untung dari bantuan asing, sementara laporan dari tahun lalu --didukung oleh Amnesti Internasional-- menunjukkan bahwa hanya 30% senjata Barat yang dikirim ke Ukraina benar-benar berhasil sampai ke garis depan. baris. 

Pejabat Amerika dan Kanada mengakui pada saat itu bahwa mereka tidak tahu di mana sebagian besar senjata ini berakhir, dengan satu sumber intelijen AS mengatakan kepada CNN bahwa mereka menghilang "ke dalam lubang hitam besar" begitu mereka memasuki Ukraina.

Partai Republik di Kongres secara luas mendukung kebijakan Presiden Joe Biden untuk mempersenjatai Ukraina, meskipun sebelum partainya merebut kembali kendali DPR November lalu, Ketua DPR Kevin McCarthy memperingatkan bahwa GOP tidak akan lagi menulis "cek kosong" untuk Kiev. 

Surat Comer tidak menyerukan penghentian bantuan AS, meskipun minoritas anti-intervensi Partai Republik telah mensponsori undang-undang yang akan memotong Kiev sepenuhnya dari pendanaan AS.