Ogah Kerja Sama dengan Koalisi Perubahan, PDIP Disebut Memang Tidak Suka Anies Baswedan! Ternyata karena...
PDI Perjuangan (PDIP) membuat batasan tegas bahwa mereka tidak akan menjalin kerja sama dengan Koalisi Perubahan (NasDem-PKS-Demokrat) mengingat mereka telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden. Di antara alasan yang diutarakan, PDIP menganggap rekam jejak Anies tak mau melanjutkan kerja Jokowi di DKI Jakarta saat menjadi Gubernur.
Mengenai hal ini, Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun menilai alasan tersebut kurang kuat jika melihat rekam jejak Jokowi yang seumur jagung menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Jangan lupa, Jokowi hanya bekerja selama satu tahun saja, 2012, 2014 sudah sibuk nyapres. How come, mengatakan ada kesinambungan kerja Jokowi?” ujar Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu (26/2/23).
Harusnya, yang perlu disorot adalah kerja Ahok yang merupakan penerus Jokowi setelah Jokowi memutuskan meninggalkan tugas di Jakarta untuk nyapres.
Logika yang digunakan PDIP ini juga menurut Refly akan menimbulkan konsekuensi lain soal kesinambungan kerja. Salah satunya adalah Jokowi harus melanjutkan kerja Gubernur sebelumnya yakni Fauzi Bowo.
“Masa titik poinnya tetap Jokowi, kalau begitu ditarik ke belakang lagi. Kalau mau adil apakah Jokowi melanjutkan program Fauzi Bowo?” jelasnya.
Karenanya, Refly menyarankan PDIP saat membuat alasan harus yang benar-benar jelas bukan hanya mengelak saja.
Karena alasan tadi pada dasarnya hanya menunjukkan PDIP tidak suka terhadap Anies Baswedan karena Anies saat ini dipersepsikan sebagai kandidat kuat dari kelompok tengah kanan.
“Kalau bikin alasan ya yang sophisticated dikitlah, bilang saja kami tidak suka Anies karena Anies kanan, malah lebih jelas,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tidak akan menjalin kerja sama dengan pengusung Anies Baswedan dengan alasan Anies tak lanjutkan kerja Jokowi saat bertugas jadi Gubernur DKI Jakarta.
"Karena kita lihat, dari Jakarta, tidak ada kesinambungan. Ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," kata Hasto, dikutip dari kompas.com, Minggu (26/2/23).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: