Nggak Beda dengan di Era Anies, PDIP: Bisa Saja Kami Usulkan Interpelasi ke Heru Budi Gegara Formula E, Asal...

PDI Perjuangan menjelaskan bahwa pihaknya menentang Formula E jika digelar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan harus sepenuhnya dilaksanakan dengan skema business to business (b2b) tanpa melibatkan uang rakyat.

Berdasarkan hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut, bisa saja pihaknya mengusulkan interpelasi atau pemanggilan terhadap Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono karena Formula E 2023. Sebab, hal ini sudah terjadi saat era kepemimpinan eks Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga: Nggak Pernah Berubah Sejak Era Anies, Sikap PDIP Terbongkar Usai 2 Elitnya Jadi Panitia Formula E: Dari Awal Kami...

"Kemudian (Formula E) tahun 2023, kalau mau dilaksanakan, tidak boleh menggunakan APBD lagi," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (1/3/2023).

Ia juga tak ingin nantinya ada pendanaan lewat APBD dengan cara menempelkannya pada pagu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti di era Anies Baswedan.

"Bahasanya itu tadi, kadang-kadang kan nyuri-nyuri, nyuri-nyuri ditempelkan di Satpol PP, ditempelkan di Diskominfo, misal. Itu nggak boleh lagi," ucapnya.

Jika nantinya syarat ini tak dipenuhi dan masih ada penggunaan APBD dalam Formula E 2023, Gembong tak ragu mengajukan interpelasi terhadap Heru Budi untuk meminta penjelasan secara langsung dalam rapat paripurna.

Baca Juga: Ada Nama Prasetyo Edi Marsudi di Susunan Panitia Formula E 2023, Loyalis Anies Langsung Paham: Kaum Pecundang Memang...

"Bisa jadi, bisa jadi. Enggak tertutup kemungkinan kalau pola-pola itu (interpelasi) diterapkan karena kita kan butuh transparansi, itu kan uang rakyat," pungkasnya.