Anies Baswedan Diminta Ikut Tanggung Jawab dalam Insiden Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: Kontrak Politik Dinilai Jadi Penyebab

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menuntut eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan ikut bertanggung jawab atas insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) kemarin.

Ia menyebut, saat menjabat sebagai gubernur,  Anies sempat memberikan izin kepada warga untuk mendirikan bangunan yang sebenarnya dilarang. 

Lebih lagi Depo Pertamina Plumpang memang tidak boleh ditempati pemukiman dengan jarak tertentu.

Baca Juga: Ada Jejak Anies Baswedan di Tanah Merah, Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Bisa Dicegah

Saat menjabat, Anies menyatakan bahwa IMB kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara merupakan penertiban perizinan berbentuk kawasan yang pertama kali di Indonesia.

"Izin mendirikan bangunan sebagai satu kawasan. Bukan diberikan per bangunan tapi diberikan per Rukun Tetangga (RT), satu RT dalam satu kawasan ini pertama kali di Indonesia ada IMB berbentuk kawasan," kata Anies dalam sambutannya di Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (16/10/2021).

Di sana Anies menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan kawasan kepada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah.

IMB kawasan tersebut, kata Anies saat masih menjabat, merupakan solusi dari Pemprov DKI atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan.

Menurutnya Gilbert, insiden kebakaran Plumpang yang menyebabkan korban jiwa ini tidak boleh terulang. Terlebih IMB yang dirilis Anies bakal membuat persoalan makin rumit.

"Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang jelas bertentangan dengan peraturan," ujar Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, dikutip dari Suara.com, Minggu (5/3/2023).

Baca Juga: Kontroversi Isu Jegal Anies Baswedan karena Mandat Penguasa, KPK: Saya Pastikan...

"IMB yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat, membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi Gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," lanjut dia.