Kodein Anies Baswedan Harus Tanggung Jawab Soal Plumpang, Sikap Luhut Disorot Tajam: Dia Kurang Ajar, Keluar Jalur!
Kredit Foto: PKS
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto memberikan kritikan tajam terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal tersebut terkait dengan pernyataan kontroversial dari salah satu menteri alias anak buah dari Joko Widodo atau Jokowi ini terkait dengan Sengketa Plumpang.
Salah satunya adalah bagaimana sikapnya yang sangat berbeda bahkan cenderung berlawanan dengan sesama menteri dalam menghadapi masalah tersebut.
Mulyanto lantas menganggap perbedaan itu menggambarkan koordinasi pemerintah yang acak-acakan dalam penanganan korban ledakan depo Plumpang.
Menurut Mulyanto, perbedaan sikap keduanya tentu akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban.
"Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," kata Mulyanto, Rabu (8/3/2023).
Ia juga meminta Luhut berhenti bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi kata Mulyanto, pernyataan Luhut menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin. Secara fatsun politik, ujar dia, menjadi haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres.
"Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk 'kurang ajar'," kata Mulyanto.
Mulyanto juga meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut atas pernyataannya terkait relokasi warga dari area sekitar depo Plumpang. Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang meminta pihak pemberi izin warga tinggal untuk ikut bertanggung jawab atas insiden kebakaran yang terjadi.
"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," kata Mulyanto.
Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri BUMN Erick Thohir memiliki keinginan yang berbeda terkait langkah setelah terjadinya kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Luhut menegaskan, Plumpang memang dibuat sebagai area kosong karena terdapat Depo Pertamina yang menampung 291.889 kiloliter BBM untuk didistribusikan.
"Plumpang dibuat sana ada daerah kosong, buffer zone untuk tidak ada kejadian, Jangan ini (depo-red) yang disuruh pindah. Orang yang tak berhak di situ yang harus disuruh pindah," kata Luhut dikutip Selasa (7/3/2023).
Baca Juga: IMB Plumpang Demi Ahok Gak Menang, Anies Baswedan Disorot Tajam: Dia Tak Melihat Efek Jangka Panjang
Ia juga geram dengan pihak yang memberikan warga izin tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang. "Yang berikan izin itu tidak benar. Karena itu, tanggung jawab nyawa yang hilang itu," tuturnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar