Ukraina Godok Undang-Undang Legalkan Unit Militer Hacker, Ini yang Disusun

Ukraina sedang menyusun undang-undang untuk melegalkan brigade peretas (hacker) yang kontroversial dengan mengubah kelompok "hacktivist" internasional pro-Ukraina menjadi unit militer cadangan siber, lapor Newsweek seperti dikonfirmasi dari seorang pejabat negara dalam sebuah artikel yang diterbitkan, Selasa (14/3/2023).

Sekretaris Pusat Koordinasi Nasional Ukraina untuk Keamanan Siber, Natalia Tkachuk, mengatakan kepada Newsweek bahwa undang-undang yang mengatur pembentukan dan fungsi pasukan siber sedang dalam proses pembuatan di Kementerian Pertahanan Ukraina.

Baca Juga: KTP Bule Ukraina dan Suriah di Bali Ternyata Didalangi 3 WNI, Termuan Ini Mengejutkan!

Dia menambahkan bahwa undang-undang baru ini akan menjadi dasar untuk membangun kemampuan pertahanan siber negara, melibatkan sukarelawan siber dalam kegiatan ini, dan menciptakan cadangan siber.

Kiev saat ini memiliki brigade peretas sukarelawan yang disebut Tentara TI Ukraina, yang ingin dikeluarkan dari wilayah abu-abu hukum dan dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata dalam kapasitas resmi.

Tentara TI menyebut dirinya sebagai komunitas TI di seluruh dunia yang mewakili tim Presiden Volodymyr Zelensky dan merupakan kekuatan tertinggi di Ukraina, yang mampu memblokir lebih dari 800 target secara bersamaan.

Mereka mengundang siapa pun yang memiliki ponsel untuk bergabung dan membantu meluncurkan serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) pada layanan online Rusia, di mana mereka membanjiri situs-situs tersebut dengan lalu lintas internet dan menyebabkan pemadaman.

Kelompok ini telah mengaku bertanggung jawab atas jatuhnya berbagai situs Rusia, termasuk melumpuhkan situs-situs media selama pidato kenegaraan Vladimir Putin bulan lalu. Tentara IT juga dikritik karena menargetkan fasilitas sipil, termasuk rumah sakit, dalam serangan mereka, menurut Newsweek.

Laporan tersebut mengklaim bahwa seorang perwakilan dari kelompok tersebut telah menyambut baik keputusan untuk melegalkan upaya mereka, meskipun itu berarti membubarkan Tentara TI yang ada untuk berubah menjadi unit tentara resmi.

Baca Juga: Ukraina Itu Bukan Prioritas Amerika, Gubernur Florida Malah Sebut China karena...

Hal ini terjadi ketika Rusia dan Belarusia menandatangani perjanjian keamanan digital baru pada awal bulan ini untuk "meningkatkan perlindungan infrastruktur informasi" dan "memerangi pengaruh destruktif terhadap sumber daya informasi" di kedua negara.

Pada saat yang sama, banyak media Barat mengeluarkan peringatan tentang dugaan perang siber Rusia. Baru-baru ini, CNN mengatakan pada hari Rabu bahwa peretas Rusia menargetkan organisasi militer dan transportasi Eropa, mengutip laporan Microsoft.

Demikian pula, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan kepada kelompok media Funke bulan lalu bahwa peretas Moskow adalah "bahaya besar" bagi Berlin.