Gelar Sidang Paripurna, DPRD Klungkung: Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

DPRD Klungkung menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2022 dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Rapat Paripurna diselenggarakan di ruang rapat Sabha Nawa Natya pada Selasa (14/03/2023). 

“Rapat Paripurna ini adalah bentuk komitmen dalam memenuhi kewajiban konstitusi.  Harus ada checks and balances oleh DPRD terharap kinerja pemerintah daerah. Semua yang di LKPJ harus transparan mulai dari capaian kinerja baik makro maupun mikro. Semua yang menjadi kewenangan dan tugas Kepala Daerah harus dipertanggungjawabkan secara transparan,” tutur Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom saat dihubungi pada Kamis (16/03/2023).

Baca Juga: Macam Janji Anies Baswedan, Efek Anak Buah Jokowi Relokasi Depo Plumpang Disorot Tajam: Lahan Kosong Sengaja Diduduki...

Pada LKPJ tercatat bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung pada Tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. 

“Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung pada 2022 meningkat minus 3,12%, sementara dibandingkan tahun 2021 minus 0,23% dan di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi Bali sebesar 4,48%,” papar Anak Agung Gde Anom.

Lapangan usaha pendukung utama struktur perekonomian Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, penyediaan akomodasi makan minum dan industri pengolahan.

“Keberhasilan Pembangunan yang kita laksanakan tersebut dilandasi dengan semangat Gema Santi telah terbukti membawa Kabupaten Klungkung diakui di tingkat Nasional mendapatkan Penghargaan Adipura, dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 tahun berturut-turut, serta mendapatkan Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 7 tahun berturut-turut,” ujar Gde Anom.

Baca Juga: NTT Kian Terkoneksi, Presiden Jokowi Resmikan Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori

Produk domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2022 pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan PDRB tahun 2021.

“PDRB atas harga berlaku pada tahun 2022 mencapai sekitar 9,210 triliun rupiah sementara tahun 2021 hanya 8,534 triliun rupiah. Sementara PDRB atas harga konstan pun mengalami peningkatan dari 5,595 triliun rupiah menjadi 5,770 triliun rupiah. Selain itu realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp 1,209 triliun, atau lebih rendah Rp 76,03 miliar dari target belanja sebesar Rp 1,285 triliun lebih,” ungkapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Temui PM Lee Hsien Loong, Bahas Investasi Singapura untuk IKN

Pada tahun 2022 penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 katagori yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi penunjang dan urusan pemerintahan umum.

Baca Juga: Rahasia Membuat Ahok Dikalahkan, Anies Baswedan: Calonnya Muslim dan Kristen, Maka Isu Agama...

“Urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri 6 bidang, urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri 18 bidang, urusan pilihan terdiri dari 7 bidang, urusan pemerintahan fungsi penunjang yang terdiri dari 7 bidang dan urusan pemerintahan umum yang terdiri dari 217 program , 417 kegiatan dan 943 sub kegiatan,” tutup Anom.