Disebut Start Duluan Guna Menjadi Next Jokowi, Anies Baswedan: Bukan Mencuri, Hanya Akselerasi!

Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terus bersafari menuju sejumlah wilayah jelang Pilpres 2024.

Hal tersebut telah menimbulkan sejumlah kontroversi, salah satunya adalah isu mantan menteri pendidikan tersebut melakukan kampanye terselubung dalam safari tersebut.

Baca Juga: Pidatonya Tak Mempromosikan Anies Baswedan, Kode AHY Ingin Kepastian: Dia Menunggu Kursi Cawapres...

Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa safari tersebut adalah bukti sudah terjadinya pencurian start kampanye oleh Anies.

Menanggapi hal itu, Anies enggan disebut telah mencuri start dan mengatakan dirinya hanya mengikuti program akselerasi dari Koalisi Perubahan.

“Insya Allah pertemuan ini jadi awalan, hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri start. Kalau mencuri start itu kesannya seperti tengok kanan-kiri, cari kesempatan nyelonong gitu, bukan. Ini adalah head start, bukan mencuri start,” ujar Anies dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, Kamis (16/3/2023) malam.

Dia mencontohkan, ketika berada di kelas 5 sekolah dasar, seseorang bisa langsung naik ke kelas 1 SMP tanpa harus melewati kelas 6 sebagaimana perjalanan normal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengikuti program akselerasi. Kata ‘akselerasi’ itu yang kini dimainkan Anies untuk membantah tudingan curi start kampanye.

“Yang akselerasi itu bukan saya, yang akselerasi itu tiga partai ini, tiga partai ini melakukan akselerasi. Karena tiga partai ini memikirkan hari ini, tiga partai ini bisa ke mana-mana dengan leluasa. Ini adalah sebuah gate awal, bukan semata-mata nganggur. Ini akselerasi hanya mereka yang siap yang memutuskan bergerak lebih awal,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Baca Juga: Dilema Sengketa Plumpang, Opsi Relokasi dari Jokowi hingga IMB Kawasan dari Anies Baswedan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebelumnya diketahui menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan bakal capres Anies Baswedan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Kendati demikian, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies itu tidak etis.

“Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis,” kata Komisioner Bawaslu RI Puadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Puadi menjelaskan, kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. Selain itu, safari politik itu juga terkesan mencuri start kampanye capres Pemilu 2024. Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir 2023.

Baca Juga: IMB Menjadi Kunci Tragedi Kebakaran Plumpang, Jokowi hingga Anies Baswedan Disorot Tajam: Era Siapa...

Lebih lanjut, Puadi mengatakan, publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan demikian, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies.

“Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu itu.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons pernyataan bakal Anies Baswedan yang membantah anggapan melakukan kampanye colongan atau curi start kampanye. Bawaslu meminta Anies taat aturan.

“Tentu Mas Anies punya pembelaan tersendiri terhadap itu, silakan saja, tidak ada masalah bagi kami. Tapi, yang jelas kami tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 33 tentang bagaimana melakukan sosialisasi,” kata Bagja di Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Karena itu, Bagja meminta Anies untuk mematuhi aturan terkait kegiatan sosialisasi sebelum masa kampanye. Untuk diketahui, Peraturan KPU Nomor 33 hanya memperbolehkan partai politik untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Bentuk kegiatan sosialisasinya pun terbatas, yakni pemasangan bendera dan nomor urut parpol, serta pendidikan politik untuk kalangan internal parpol.

Baca Juga: Mengalahkan Ahok Lewat Kartu Agama, Pengakuan Anies Baswedan Seperti Kode Dirinya Tidak Miliki Penyesalan

Anies tentu tak bisa terlepas dari aturan tersebut karena saat ini sudah masuk dalam tahapan pemilu. “Tetap ikut aturan dong. Kita kan sudah masa pemilu, kecuali kalau belum masa pemilu. Kalau sudah masa pemilu, maka harus mengikuti aturan UU Pemilu dan aturan di bawahnya,” ujar Bagja.