'Kasianin Dong, Pak Jokowi! Badannya Makin Kurus Ngurusin Negara'

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut makin kurus karena memikirkan negara. Pasalnya, mengurus negara itu sangat rumit.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Dr HC Megawati Soekarnoputri, yang juga Presiden RI kelima.

Baca Juga: Prabowo Ngaku Bangga Jadi Anak Buah Jokowi, Kalimat 'Timbul dan Tenggelam Bersama Rakyat' Diungkit: Dia Harus Paham Perasaan Pendukungnya!

"Boleh idola itu namanya persoalannya coba kasianin dong badannya kan makin kering, makin kurus loh, karena ini pusing loh, ngurusin negoro, negoro ini susah loh diurus," kata Megawati dalam sambutannya saat menghadiri Peringatan Sembilan Tahun UU Desa di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Karena itu, Mega meminta Asosiasi Pemerintahan Desa se-Indonesia (Apdesi) agar memikirkan kembali tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, salah satunya agar alokasi anggaran Dana Desa dinaikkan menjadi 10 persen dari APBN. Adapun pemerintah menggelontorkan Dana Desa pada 2021 sebesar Rp72 triliun, atau sekitar 2,3 persen dari total APBN.

"Kalian itu boleh meminta karena ini negara bangsa ini milik kalian, tetapi juga harus mikir. Seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya?" kata Megawati.

Sebelumnya, Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10 persen di APBN. Surta menjelaskan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran Dana Desa menjadi 10 persen bertujuan untuk mempercepat berbagai jenis pembangunan di desa.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penanganan stunting dan gizi buruk, hingga pengentasan rumah kumuh. Saat ini, kata Surta, setiap desa menerima Dana Desa sekitar Rp 1 miliar per tahun. "(Jumlahnya) sudah cukup bagus, tapi ke depan harapan saya harus lebih baik," ujarnya.

Acara peringatan Sembilan Tahun Undang-Undang Desa bertajuk 'Membangun Indonesia dari Desa' ini digelar oleh Apdesi, DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Mereka memperingati UU Desa yang disahkan menjadi undang-undang pada 15 Januari 2014.

Baca Juga: Hari ini Jokowi Lantik Adik Iparnya sebagai Ketua MK

Mereka menyuarakan tiga isu dalam acara itu, yakni 10 persen APBN dialokasikan untuk Dana Desa, menolak penundaan pemilihan kepala desa (pilkades) 2023, dan menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Apdesi dalam pertemuan terakhir pernah menyuarakan agar masa jabatan Presiden Jokowi bisa tiga periode.