Soal Anies Baswedan yang Sebut Ada Menko yang Mau Ubah Konstitusi, Pengamat Ungkap Pemerintah Harusnya Santai Saja

Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi menyarankan Istana tidak perlu menanggapi pernyataan eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait adanya Menko yang ingin mengubah konstitusi.

"Ini wacana yang tidak perlu direspons, saya pikir biasa saja tidak perlu direspons," kata Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi, Kamis (23/3/2023).

Meski demikian, jika pernyataan Anies Baswedan itu sudah mencuat secara formal misalnya di DPR atau lembaga politik yang formal maka harus diantisipasi.

Baca Juga: Sindir Narasi Perubahan yang Dibawa Anies Baswedan, Anak Buah Prabowo: Apa yang Diubah? Negara Pancasila Jadi Khilafah?

Menurutnya, pernyataan Anies Baswedan mungkin bertujuan untuk kembali mengingatkan memori masyarakat agar hati-hati adanya wacana mengubah konstitusi misalnya perpanjangan masa jabatan presiden.

"Anies mengingatkan masyarakat untuk jangan direspons, apalagi difasilitasi dan dikerjakan lembaga-lembaga negara seperti DPR maupun MPR," kata dia.

Sebelumnya, bakal calon presiden yang diusung NasDem, PKS dan Demokrat Anies Baswedan menyebut adanya menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga: Sebut Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya Minim Peminat, Loyalis Jokowi Sebut Anies Tidak Didukung Kelompok Rasional

Hal tersebut disampaikan Anies saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan. Kendati menyentil adanya menko yang ingin mengubah konstitusi, ia tidak menyebutkan secara jelas siapa menko yang dimaksud.