Anies Baswedan Sebut Kualitas Demokrasi Indonesia Tak Menurun, Tapi Banyak Orang-orang Tak Berkomitmen Terhadap Demokrasi…

Dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, pada Kamis (16/3/2023) pekan lalu, bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia sebenarnya tak mengalami penurunan. 

Tetapi, yang terjadi adalah adanya orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan mengungkapkannya di ruang publik.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan, 'mari kita ubah konstitusi', tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, tapi di ruang terbuka mengatakan itu, tidak pernah terbayang," ujar Anies.

Baca Juga: Anies Baswedan Mulai Kerahkan Relawannya Terjun ke Masyarakat, Obrolan Kampung Jadi Senjata Pamungkas

Dalam acara dialog itu, Anies bahkan menyinggung pejabat tinggi di posisi kunci seperti menteri koordinator (menko) secara terbuka menginginkan perubahan konstitusi. 

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungya mempertanyakan.

Menurutnya, orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi itu kini berani mengungkapkannya di ruang publik. Upaya-upaya yang berusaha mencederai demokrasi itu sudah seharusnya dilawan.

"Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan '98. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak," ujar Anies.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini dalam memperbaiki demokrasi Indonesia adalah kesetaraan, kenetralan, dan sportivitas. Jangan sampai para pemegang kewenangan justru menjadi pihak ta berkomitmen terhadap demokrasi.

"Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, InsyaAllah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Menko yang dimaksud Anies sepertinya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui, dalam sebuah siniar Deddy Corbuzier sekitar setahun lalu, Luhut pernah merespons soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Partai Nasdem Tegaskan Tak Pernah ‘Sodorkan’ Khofifah Untuk Jadi Pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024

Luhut dalam siniar itu menegaskan, Jokowi adalah orang yang taat pada konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.

Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin, maka semua pihak harus siap menerima konsekuensi itu. Ia balik menyindir pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.

Klaimnya, terdapat data sekira 110 juta percakapan di media sosia yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Jika terealisasi, masa jabatan Jokowi dapat diperpanjang hingga 2027.

Baca Juga: Pernah Tinggal Satu Atap, Eks Kepala Desa di Jawa Tengah Ini Tertawa Soal Tudingan Miring ke Anies Baswedan, Ada Apa?

"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut.