Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Mahfud MD Koreksi Pernyataan Sri Mulyani Soal Transaksi Mencurigakan Pegawai Kemenkeu: Bukan 3 T, Tapi 35 T!

        Mahfud MD Koreksi Pernyataan Sri Mulyani Soal Transaksi Mencurigakan Pegawai Kemenkeu: Bukan 3 T, Tapi 35 T! Kredit Foto: Antara/NTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mahfud MD blak-blakan mengoreksi data yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di hadapan komisi III DPR RI.

        Data yang dikoreksi terkait pernyataan yang disampaikan Sri Mulyani di Komisi XI DPR belum lama ini yang menyebut angka transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu sebesar Rp3,3 triliun.

        Dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023), Mahfud menegaskan angka transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai pada lingkungan Kemenkeu Rp35 triliun. Perbedaan data tersebut diakibatkan Sri Mulyani tidak menerima laporan berkaitan hal ini.

        “Ibu Sri Mulyani di Komisi XI menyebut hanya Rp3 triliun yang benar Rp 35 triliun," kata Menko Polhukam tersebut.

        Baca Juga: Cium Pemanfaatan Masalah Jajarannya Sri Mulyani, Mahfud MD Dikritik PDIP Lagi: Sedang Cari Panggung?

        Dia mengungkapkan laporan PPATK yang menyebutkan adanya transaksi mencurigaian Rp349 triliun terbagi pada tiga kelompok. Setelah transaksi yang melibatkan pegawai Kemenkeu, kelompok kedua yakni yang melibatkan pegawai Kemenkeu dengan pihak lain sebesar Rp53 triliun.

        Kelompok ketiga yakni berkaitan dengan kewenangan Kemenkeu selaku penyidik pidana asal yang mencapai Rp260 triliun. “Jumlahnya fix menjadi Rp349 triliun,” tuturnya.

        Mahfud memastikan pula total transaksi mencurigakan Rp349 triliun merupakan agregat dari laporan PPATK selama 2009-2023. Adanya perbedaan data ini turut disorot anggota Komisi III, Arsul Sani.

        Politisi PPP menilai adanya perbedaan ini menunjukkan tidak berjalannya pemerintahan yang baik (good governance).

        Baca Juga: Anies Baswedan Dibaptis dan Ganti Nama Jadi Yohanes? Anak Pendeta Beri Kesaksian Mengejutkan Sampai Singgung Ade Armando: Sebenarnya...

        “Pemerintah harus satu fraksi kalau pemerintah antara satu yang lain mempertontonkan perbedaan atau sengaja mempertontonkan perbedaan itu maka menurut saya itu bukan good governance yang baik,” kata Arsul.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: