Dino Soroti Biaya Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Istana: Ada Misi Strategis yang Tak Bisa Diganti Zoom

Kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapat respons langsung dari Istana. Pemerintah menegaskan setiap perjalanan internasional Presiden dilakukan untuk kepentingan strategis yang tidak bisa digantikan hanya melalui pertemuan virtual.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan posisi seorang kepala negara mengharuskan adanya diplomasi langsung dengan para pemimpin dunia, terutama di tengah situasi global yang penuh tantangan. Menurutnya, tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui sambungan video atau konferensi daring.

"Sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan zoom," kata Dudung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dudung menjelaskan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak dan konflik yang terjadi di berbagai kawasan membuat peran Presiden menjadi semakin penting dalam menjaga kepentingan nasional. Karena itu, kunjungan luar negeri dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

Menurutnya, tugas Presiden bukan hanya mengurus persoalan dalam negeri, tetapi juga memastikan kepentingan Indonesia tetap terlindungi dalam berbagai sektor. Mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, keamanan hingga hubungan internasional membutuhkan pendekatan yang terkadang harus dilakukan secara langsung.

"Situasi ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik," ujar Dudung.

"Beliau bagaimana menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segi ideologi, dari segi politik, ya dari segi pertahanan keamanan, dari segi ekonomi terutama, ya dari segi hukum," lanjutnya.

Dudung juga menilai tidak tepat jika frekuensi kunjungan luar negeri Presiden dibandingkan dengan pemimpin Indonesia pada periode sebelumnya. Menurutnya, setiap masa memiliki tantangan dan kebutuhan diplomasi yang berbeda.

Ia menegaskan seluruh perjalanan Presiden memiliki tujuan yang jelas dan tidak dilakukan tanpa alasan. Bahkan, sejumlah agenda penting dinilai hanya bisa dicapai melalui pertemuan langsung antarkepala negara.

"Ada hal-hal yang lebih strategis kalau menurut saya yang bapak presiden harus berangkat," katanya.

Pernyataan Dudung tersebut menjadi respons atas pandangan Dino Patti Djalal yang sebelumnya menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Dalam video yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya, Dino menyebut frekuensi perjalanan internasional Prabowo tergolong sangat tinggi sejak dilantik sebagai Presiden.

Menurut Dino, berdasarkan perhitungannya, Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri dalam periode awal masa jabatannya. Ia menilai kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan efisiensi kunjungan tersebut.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino.

Dino mengungkapkan bahwa sejak menjabat Presiden, Prabowo disebut menghabiskan sekitar satu dari enam hari masa kerjanya di luar negeri. Ia menilai pola tersebut tidak lazim jika terus dipertahankan dalam jangka panjang.

Selain itu, Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus ditanggung negara untuk setiap kunjungan luar negeri Presiden. Menurutnya, biaya tersebut tidak hanya mencakup perjalanan Presiden, tetapi juga seluruh kebutuhan rombongan dan perangkat pendukung yang menyertainya.

Baca Juga: OTT Imigrasi Jakbar Meluas hingga Bali, KPK Sita 33 Kendaraan, Emas, dan Valas dari 17 Orang

Ia menjelaskan komponen biaya meliputi tim pendahulu, pesawat kepresidenan, akomodasi hotel, konsumsi, logistik, protokoler, pengamanan hingga uang harian delegasi. Karena itu, satu perjalanan internasional disebut dapat menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Sebagai alternatif, Dino menyarankan agar komunikasi dengan para pemimpin dunia lebih banyak dilakukan melalui video call, Zoom, maupun sambungan telepon. Menurut pengalamannya sebagai diplomat, sebagian besar pembahasan bilateral dapat dilakukan tanpa harus selalu bertatap muka secara langsung.

Meski demikian, pemerintah berpandangan bahwa diplomasi langsung tetap memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antarnegara dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.