5 Ketua Umum Sudah Bertemu Presiden Jokowi, Koalisi ‘Gemuk’ Disinyalir Bakal Buat Masyarakat Minim Pilihan
Peluang terwujudnya koalisi besar atau koalisi gemuk semakin menyeruak mana kala lima ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo berkumpul di markas PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023) kemarin.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto mendapat respons baik dari Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Jika koalisi besar benar terwujud, maka akan menimbulkan plus minus.
"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran," kata Jamiluddin kepada Akurat.co, Senin (3/4/2023).
Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal itu tampaknya menjadi pilihan rasional di tengah APBN yang relatif berat.
"Minusnya, dengan hanya dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen," ujarnya.
Ia menyebut, minusnya dua pasangan Capres dan Cawapres akan kembali memunculkan keterbelahan yang semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.
Antara kampret dan cebong masih kental di masyarakat, yang membuat masyarakat terbelah secara dikotomis.
"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah," ucapnya.
Kendati demikian, lanjut dia, apabila Koalisi Perubahan untuk Persatuan dapat merebut kemenangan DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah.
Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR.
"Karena itu, koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," kata Jamiluddin.
Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat.
"Selain itu, peluang dominasi di DPR juga dapat diminimalkan. Hal itu dapat memberi ruang pasangan capres yang menang untuk bekerja lebih maksimal," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty