Anggota DPR Cuma Patuh dengan ‘Bos’ Partai, Presiden Jokowi Tegaskan untuk Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mendorong DPR segera menyelesaikan RUU tersebut.

"RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar segera diselesaikan oleh DPR," katanya, Rabu (5/4/2023).

Baca Juga: Tergiur dan Ngarep Diajak Gabung Koalisi Besar Kubu Jokowi, Tekad PSI Nggak Main-main: Tetap Dukung Ganjar

Dia mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset masih berjalan di DPR.

"Saya harapkan dengan UU Perampasan Aset itu akan memudahkan proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas," kata Presiden.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung RUU Perampasan Aset saat rapat bersama DPR. 

Saat itu, Mahfud MD meminta Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul untuk segera mengesahkannya.

Menjawab permintaan itu, Bambang Pacul mengatakan semua tergantung persetujuan Ketum Partai.

Baca Juga: Relawan Anies Baswedan Ogah Pusing Soal Wacana Jokowi Bentuk Koalisi Besar: Kami Makin Bersemangat!

Dia mengatakan anggota DPR akan patuh dengan 'bos' atau arahan ketua partai masing-masing.