PUPR Buka Data, Mayoritas Paket Pekerjaan Konstruksi Jadi Garapan Kontraktor Lokal

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa/kontraktor lokal dan terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hal ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal. 

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR Bahu-Membahu Hijaukan Kembali Monas yang Digunduli Anies

"Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18% yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat," kata Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (11/4/2023). 

Yudha mengatakan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada Provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil. 

"Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi," kata Yudha. 

Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk. "Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari pagu atau sebesar Rp118,94 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Mau Menjadi Next Jokowi, Rekam Jejak Anies Baswedan Disoroti: Ternyata Enggak Sayang Alam!

Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia. "Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan  dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain," katanya.

Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaan barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Jamin Kenyamanan, Kementerian PUPR Optimalkan Fasilitas Jalan Tol Jelang Mudik Lebaran

Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.

Baca Juga: Jokowi Kesal Jakarta Tak Kunjung Bebas dari Kemacetan: Terlambat 30 Tahun!

"Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan," ujarnya.