KSP Moeldoko Dianggap Tak Layak Sibuk Rebutan Partai Demokrat dengan ‘Keluarga Cikeas’

Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri yang tergabung dalam Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri menyayangkan sikap Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam sengketa Partai Demokrat. 

Letjen (Purn) Editan Prabowo mewakili Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri menilai keterlibatan KSP Moeldoko tidak menggambarkan kepatutan sebagai seorang Purnawirawan Pati TNI, Jenderal TNI, mantan Kepala Staf AD, mantan Panglima TNI.

"Berkali-kali mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, bukan semata-mata langkah hukum tapi merupakan langkah politik untuk memenuhi ambisi politiknya merebut kekuasaan dari sebuah parpol tertentu dengan cara-cara di luar aturan," kata Prabowo di Jakarta Pusat, Senin (17/4/2023). 

Baca Juga: AHY Tuduh Pengajuan PK sebagai Langkah untuk Jegal Anies Baswedan, Moeldoko: Nggak Ada Urusan!

Mereka meyakini langkah Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat mengganggu dan merusak nilai-nilai demokrasi menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 yang notabene sebuah hajat besar milik rakyat Indonesia. 

"Sebagai purnawirawan, terlebih perwira tinggi, sosok Jenderal, jangan sampai berperilaku serampangan, membuat kegaduhan dengan menginjak-injak dan mengabaikan hukum yang berlaku," ujarnya. 

Justru sepatutnya, lanjut dia, sebagai mantan prajurit tentunya harus tetap menjaga etika dan moral dalam berperilaku di tengah masyarakat. 

Sebagai pemimpin harus bisa memberi contoh yang baik, seperti menghormati dan menjunjung tinggi hukum.

Baca Juga: Anas Urbaningrum-Moeldoko Bakal Ambil Alih Demokrat? Anak Buah Mas AHY Nggak Takut: Kami Siap!

"Perilaku purnawirawan Pati (perwira tinggi) yang tidak baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya, termasuk pada pembinaan disiplin prajurit TNI maupun Anggota Polri yang masih aktif," ucapnya.