Said Didu: Rakyat Harus Minta Pertanggungjawaban Rini Soemarno Soal Utang Kereta Cepat

Soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dinilai banyak ahli sebagai calon proyek mangkrak, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu meminta pertanggungjawaban Rini Soemarno secara hukum dan politik karena ia telah berkontribusi banyak dalam melobi pengadaan proyek kereta cepat ini

Sebelumnya, proyek ini menjadi sorotan setelah pemerintah China meminta agar APBN dijadikan jaminan dalam pembayaran utang proyek.

Rini Soemarno adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum digantikan oleh Erick Thohir. Pada tahun 2015 saat masih menjadi menteri, ia adalah pihak yang paling vokal dalam melobi proyek kereta cepat dengan China.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Namun, pada 2016, Rini Soemarno dipertanyakan oleh Komisi V DPR RI terkait dengan penggunaan anggaran. Komisi V menilai bahwa pembangunan sarana transportasi kereta cepat seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang saat itu ada di bawah kepemimpinan Menteri Ignasius Jonan.

Imbas dari pengadaan proyek tersebut, Indonesia harus membayar pembengkakan biaya yang mencapai total 18 triliun rupiah.

Sementara itu, Said Didu juga menyoroti tingkat bunga pinjaman kereta cepat di angka 3,4% yang dinilainya sangat tidak masuk akal.

“Dulu Jepang mau memberikan utang dengan bunga hanya 0,1%. Berarti coba bayangkan 0,1 ke 3,4 itu berapa ratus persen. Bunga utang saja sudah akan menanggung sekitar dua triliun. Keuntungan kereta api tidak akan mungkin untuk membayar bunganya saja,” tutur Said Didu melalui kanal Youtube MSD, dikutip Kamis (20/4/23).

Baca Juga: Orang PDIP Ingatkan Pemerintahan Jokowi untuk Tidak Jadikan APBN Sebagai Jaminan Bunga Utang Proyek Kereta Cepat: Saya Tidak Setuju!

Ia kemudian menyerukan kepada rakyat untuk pertanggungjawaban Rini Soemarno karena yang paling vokal dalam melobi proyek kereta cepat.

“Itulah pentingnya pemimpin ada otak karena tidak ada bukti bahwa kereta cepat itu di dunia ada yang untung. Jadi ini hanya gengsi-gengsi (pemerintah) saja.”