Peneliti BRIN Ancam Bunuh dan 'Halalkan Darah' Muhammadiyah, Refly Harun Bandingkan Jika yang Bicara Cuma Orang Biasa…
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refly Harun membandingkan kasus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dengan masyarakat yang menghina Presiden Jokowi.
Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin diketahui akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan usai menulis komentar bernada ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah hingga menyebut kata "halalkan darah".
“Bagaimana mungkin seorang terdidik, peneliti BRIN ya, badan reset dan inovasi nasional yang kita tahu siapa ketua dewan pengarahnya, kok tiba-tiba mengeluarkan ancaman kepada warga Muhammadiyah,” kata Refly melalui youtube channelnya, Rabu (26/04/23).
“Ingat kalau misalnya mengancam presiden, langsung diciduk orangnya padahal itu rakyat biasa yang mungkin nggak terdidik dan lain sebagainya. Tapi kasus ini yang diancam Muhammadiyah, yang jumlahnya jutaan di Indonesia,” tambahnya.
“Bahkan orangnya ini bilang, silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan saya siap dipenjara kok, begitu katanya,” jelasnya.
Duduk perkara permasalahan ini bermula dari unggahan Peneliti senior BRIN Thomas Djamaluddin yang mengomentari perbedaan penetapan 1 Syawal antara pemerintah dan Muhammadiyah. Menyadari unggahannya berbuntut panjang, Thomas pun akhirnya menjelaskan kronologi perkara ini.
Thomas menjelaskan awal mula dirinya mengunggah status di akun Facebook yang terkait dengan penetapan Idul Fitri 1444 hijriah atau 1 Syawal 1444 H.
Berikut ini bunyi status Facebook Thomas yang berujung perdebatan Andi Pangerang dengan pemilik akun Ahmad Fauzan S: "Dua pertanyaan yg ditanyakan setelah Sidang Isbat kemarin, 20 April 2023. 1. Mengapa dengan hilal yang tidak mungkin dirukyat, masih dilaksanakan kegiatan rukyat di banyak titik?; 2. Mengapa perlu diadakan sidang isbat? Sementara beberapa tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang isbat ditiadakan. Ini jawaban saya," tulis Thomas seperti dilihat Selasa (25/4/2023).
Dalam unggahan itu, Thomas menyertakan tautan artikel yang memuat penjelasannya. Thomas mengatakan, lalu ada pemilik akun Aflahal Mufadilah yang menulis di kolom komentar,
'Akhirnya hanya tanya, kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di tengah perbedaan yang melanda, sebab segelintir umat Islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa'.
Thomas mengaku menanggapi komentar pemilik akun Aflahal Mufadilah dengan kalimat, ‘Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat Salat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas.’
Thomas mengatakan maksudnya memang kepada Muhammadiyah. Thomas, secara pribadi, menilai ormas Muhammadiyah tak taat keputusan pemerintah.
"Tanggapan saya berdasarkan fakta, Muhammadiyah memang tidak taat pada keputusan Pemerintah, dengan menyatakan Idul Fitri lebih dahulu. Pemerintah tidak mempermasalahkan. Terkait dengan ‘minta difasilitasi’ merujuk pernyataan Ketua PP Muhammadiyah," terang Thomas.
Dia lalu membagikan gambar tangkapan layar berita online yang membunyikan pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir. "…negara harus hadir…memberikan fasilitas…bermakna ‘minta difasilitasi’. Pemerintah pun memberikan fasilitas," kata Thomas Djamaluddin.
Thomas mengatakan Andi Pangerang langsung menuliskan kalimat ancaman di kolom komentar, yang menurutnya tak terkait konteks pembicaraannya dengan pemilik akun Aflahal Mufadilah.
"Komentar AP Hasanuddin tidak terkait langsung dengan tanggapan saya. AP Hasanuddin menanggapi Ahmad Fauzan (pemilik akun FB lainnya). Kronologi komentar sampai komentar AP Hasanuddin tidak saya ketahui, karena sudah dihapus oleh Aflahal Mufadilah," jelas Thomas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty